Kantor DPRD Tabanan mendapat kunjungan dari rombongan yang mengaku dari DPRD Klaten, Jawa Tengah, kemarin.
Tapi, tak seorang anggota dewan pun yang ikut serta. Di sisi lain, anggota DPRD Tabanan yang menjadi tuan rumah juga tak tampak batang hidungnya. Beh…
YOYO RAHARYO,Tabanan
KANTOR DPRD Tabanan tampak sepi, kemarin. Hanya beberapa staf Sekretariat DPRD Tabanan yang tampak mondar-mandir.
Meski demikian, seorang staf dewan menyebut ada rombongan dari DPRD Klaten yang berkunjung. “Katanya dari DPRD Klaten. Coba saja lihat ke atas,” kata seorang staf kepada Jawa Pos Radar Bali.
Ketika Jawa Pos Radar Bali mendatangi Ruang Rapat DPRD Tabanan di Lantai II, tampak beberapa tamu undangan sudah duduk.
Ada delapan orang. Empat orang berada di barisan depan, dan empat lagi di belakangnya. Yang di barisan belakang, mereka adalah staf, yang sedang sibuk mengurus kelengkapan surat perintah perjalanan dinas (SPPD).
Rombongan diterima dua orang saja. Yaitu Kabag Keuangan I Gusti Ngurah Mahajaya dan Staf Ahli Komisi II DPRD Tabanan Wayan Diasa.
Tidak ada anggota DPRD Tabanan satu pun stand by di kantor dewan. Mahajaya meminta maklum, sebab para wakil rakyat Tabanan sedang melakukan kunjungan kerja ke Jakarta.
Juga tidak ada pejabat Pemkab Tabanan yang hadir dalam studi banding DPRD Klaten ini. ”Konsultasi Ranperda Perubahan APBD 2017,” kata Mahajaya.
Pimpinan rombongan pun berbicara. Herlambang namanya. Dia menjelaskan, kedatangannya untuk mencari perbandingan tentang pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM-Des).
Menurut dia, di Kabupaten Klaten sedang direncanakan mendirikan sekitar 150 BUM-Des di 150 desa.
“Kalau saya tidak terlalu paham. Karena saya di Bagian Keuangan. Nanti Pak Wayan Diasa yang akan menjelaskan,” kata Mahajaya kepada rombongan Klaten.
Diasa, mantan birokrat di Tabanan. Sebelum menjadi staf ahli Komisi II DPRD Tabanan, dia sempat menjabat sebagai Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tabanan.
Ketika ditanya soal BUM-Des, Diasa pun tidak bisa menjelaskan secara gamblang. Dia hanya mengatakan, luasan lahan sawah di Tabanan sekitar 21 ribu hektare.
Dengan potensi pertanian seperti itu, maka bisa menjadi potensi BUM-Des. Selain itu, BUM-Des ini juga bekerjasama dengan Perusahaan Daerah.
Praktis, tidak banyak informasi yang disampaikan terkait BUM-Des. Sebaliknya, Diasa malah mengatakan DPRD Tabanan perlu belajar pengelolaan BUM-Des di Klaten.
Lebih lanjut, rombongan malah lebih banyak bertanya soal pelaksanaan PP 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD. Melaui PP, penghasilan pimpinan dan anggota DPRD meningkat.
“SPPD sudah disiapkan? Jangan sampai lupa,” kata Mahajaya mengingatkan, sebelum pertemuan diakhiri.
Pertemuan berlangsung singkat. Hanya sekitar 30 menit. Mereka pun foto bersama, sebelum meninggalkan ruang rapat.
Ketika ditemui, Herlambang ternyata bukan anggota DPRD Klaten. Dia hanyalah Kabag Perundang-undangan DPRD Klaten.
Tidak ada anggota DPRD Klaten dalam rombongan. ”Saya bersama Kabag Hukum dan lainnya,” ujar Herlambang.
Dia mengakui, DPRD Klaten sedang menyusun Ranperda Inisiatif DPRD Klaten. Maka perlu studi banding ke daerah lain.
Dia mengaku, studi banding tidak hanya di Tabanan. Melainkan ke Badung juga. “Tabanan ini yang pertama. Selanjutnya kami ke Badung,” akunya.
Mahajaya ketika ditemui mengakui anggota DPRD Tabanan sedang melakukan konsultasi ke Jakarta terkait Ranperda Perubahan APBD 2017. Anggota Dewan ke Jakarta sejak Senin (28/8) lalu.
Perjalanan dinas keluar daerah memang menjadi salah satu cara mendambah penghasilan anggota dewan.
Sekali berangkat, anggota dewan Tabanan dapat uang saku Rp 2,3 juta per hari. Jika tiga hari, maka dapat Rp 6,9 juta, bersih. Sedangkan pimpinan dewan dapat Rp 2,8 juta per hari alias Rp 8,4 juta.
Dalam sebulan, rata-rata anggota dewan bisa mengikuti perjalanan dinas ke luar daerah sampai tiga kali. ”Hari ini (Rabu, 28/8) sudang datang. Karena besok sudah rapat paripurna,” jelasnya.
Kepada Jawa Pos Radar Bali, dia mengaku kaget ketika diminta menemui rombongan karena tidak ada pejabat lain yang stand by.
Selain anggota dewan yang sedang ke luar daerah didampingi pejabat lain, Sekwan Tabanan I Gede Susila juga kemarin mengikuti pelantikan menjadi kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Tabanan.
”Sepertinya salah komunikasi. Dari Pemkab juga tidak ada yang bisa hadir. Mestinya, ada dari Bappeda dan Badan Pemberdayaan Desa,” kata dia.
