32.7 C
Jakarta
17 Juni 2024, 19:04 PM WIB

Matangkan Persiapan Pilkada, Gencar Mutakhirkan Pemilih Berkualitas

MANGUPURA – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2020 digelar serentak pada tanggal 9 Desember 2020.

KPU Badung telah melakukan berbagai persiapan untuk hajatan Pilkada. Mulai dari Bimbingan teknis lanjutan penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran (DPHP) dan lain sebagainnya.

Ketua KPU Badung I Wayan Semara Cipta mengatakan, tahapan pemutakhiran data pemilih yang dilakukan oleh

tim PPDP dari tanggal 15 Juli sampai 13 Agustus 2020 merupakan upaya untuk menghadirkan data pemilih yang berkualitas.

“Melalui proses coklit ini kita dapat mengidentifikasi, merubah, maupun melakukan penghapusan terhadap data-data yang sudah bersifat tidak memenuhi syarat (TMS).

Upaya-upaya ini kita lakukan dalam rangka memutakhirkan data pemilih dan menghadirkan daftar pemilih yang berkualitas,” terang Semara Cipta.

Dia menambahkan, time line coklit, penyetoran data hasil pemutakhiran PPDP ke KPU oleh PPS dilaksanakan pada tanggal 14-21 Agustus 2020.

Selanjutnya tanggal 22-27 Agustus 2020 upload dan download data pemilih A-KWK di KPU. Kemudian persiapan Berita Acara Rekapitulasi Pemutakhiran di desa/kelurahan pada 28-29 Agustus 2020. 

“Kami mengajak masyarakat khususnya di Badung untuk menggunakan hak pilih dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Badung dengan datang ke TPS pada tanggal 9 Desember 2020, ” bebernya.

Sementara itu, anggota KPU Kabupaten Badung Divisi Perencanaan, Data dan Informasi I GKG Yusa Arsana Putra mengungkapkan, dua hari terakhir dari tanggal 5-6 Agustus 2020 telah menyelenggarakan bimtek untuk kegiatan penyusunan DPHP.

“Acara ini pada prinsipnya terbagi dalam dua kegiatan pokok. Yang pertama memang memberikan bimtek kepada rekan-rekan PPK dan PPS untuk kelanjutan

daripada tugas PPDP. Dimana PPS akan menyusun daftar pemilih hasil pemutakhiran data yang nanti akan menjadi DPS,” ungkapnya.
Kedua kegiatan ini digunakan untuk mengevaluasi selama pelaksanaan coklit. Di antara persoalan-persoalan yang muncul memang beragam,

tetapi yang terbanyak dari enam kecamatan seluruhnya sesuai kontrol yang diberikan dalam kuesioner. 

MANGUPURA – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2020 digelar serentak pada tanggal 9 Desember 2020.

KPU Badung telah melakukan berbagai persiapan untuk hajatan Pilkada. Mulai dari Bimbingan teknis lanjutan penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran (DPHP) dan lain sebagainnya.

Ketua KPU Badung I Wayan Semara Cipta mengatakan, tahapan pemutakhiran data pemilih yang dilakukan oleh

tim PPDP dari tanggal 15 Juli sampai 13 Agustus 2020 merupakan upaya untuk menghadirkan data pemilih yang berkualitas.

“Melalui proses coklit ini kita dapat mengidentifikasi, merubah, maupun melakukan penghapusan terhadap data-data yang sudah bersifat tidak memenuhi syarat (TMS).

Upaya-upaya ini kita lakukan dalam rangka memutakhirkan data pemilih dan menghadirkan daftar pemilih yang berkualitas,” terang Semara Cipta.

Dia menambahkan, time line coklit, penyetoran data hasil pemutakhiran PPDP ke KPU oleh PPS dilaksanakan pada tanggal 14-21 Agustus 2020.

Selanjutnya tanggal 22-27 Agustus 2020 upload dan download data pemilih A-KWK di KPU. Kemudian persiapan Berita Acara Rekapitulasi Pemutakhiran di desa/kelurahan pada 28-29 Agustus 2020. 

“Kami mengajak masyarakat khususnya di Badung untuk menggunakan hak pilih dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Badung dengan datang ke TPS pada tanggal 9 Desember 2020, ” bebernya.

Sementara itu, anggota KPU Kabupaten Badung Divisi Perencanaan, Data dan Informasi I GKG Yusa Arsana Putra mengungkapkan, dua hari terakhir dari tanggal 5-6 Agustus 2020 telah menyelenggarakan bimtek untuk kegiatan penyusunan DPHP.

“Acara ini pada prinsipnya terbagi dalam dua kegiatan pokok. Yang pertama memang memberikan bimtek kepada rekan-rekan PPK dan PPS untuk kelanjutan

daripada tugas PPDP. Dimana PPS akan menyusun daftar pemilih hasil pemutakhiran data yang nanti akan menjadi DPS,” ungkapnya.
Kedua kegiatan ini digunakan untuk mengevaluasi selama pelaksanaan coklit. Di antara persoalan-persoalan yang muncul memang beragam,

tetapi yang terbanyak dari enam kecamatan seluruhnya sesuai kontrol yang diberikan dalam kuesioner. 

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/