RadarBali.com – Naiknya angka kemiskinan di Bali yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) Bali, akhir Juli lalu tampaknya belum bisa diterima Gubernur Bali, Made Mangku Pastika.
Gubernur kelahiran Buleleng, itu sepertinya masih penasaran dengan angka kemiskinan di Bali. Karena itu, Pastika meminta Universitas Udayana (Unud) ikut melakukan penelitian menghimpun data riil warga miskin.
Permintaan itu disampaikan Pastika saat menerima kunjungan rektor Unud yang baru Prof. Dr. dr. AA Raka Sudewi Sp.S.(K).
Kepada Prof. Sudewi, Pastika meminta memberdayakan mahasiswa peserta KKN (Kuliah Kerja Nyata) untuk memberikan data riil warga miskin di desa-desa yang ada di Bali.
Menurut Pastika data ini akan sangat bermanfaat, khususnya bagi Pemprov Bali. “Data itu nantinya bisa kami bandingkan dengan data BPS dan laporan pegawai,” kata Pastika.
Pastika tak menampik bahwa persoalan data masih menjadi masalah krusial bagi pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan.
Selain bisa membantu pemerintah, penghimpunan data kemiskinan oleh kampus juga bermanfaat bagi mahasiswa agar bisa melihat kemiskinan yang ada di masyarakat.
Mahasiswa juga bisa mengamalkan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yakni penelitian, pengabdian dan pendidikan.
“Data tersebut juga dapat digunakan merumuskan kebijakan yang tepat untuk masyarakat,” sambungnya.
Sekretaris Komisi III DPRD Bali, Ketut Kariyasa Adnyana menganggap data yang dirilis BPS belum akurat. Sebab, Kariyasa menilai angka kemiskinan di Bali sejatinya lebih besar dari yang dikeluarkan BPS.
Metode pendataan warga miskin yang dilakukan BPS juga dinilai tidak tepat sasaran karena hanya menggunakan sampel.
Kariyasa menyatakan, banyak rumah tangga miskin yang belum terdata BPS. “Masih banyak rumah tangga miskin yang tercecer, terutama di daerah dengan kantong kemiskinan tertinggi, seperti Buleleng, Karangasem dan Bangli. Kami minta pemprov serius membuat data kemiskinan ini,” tegas Kariyasa
