RadarBali.com – Dinas Sosial Buleleng menggenjot verifikasi dan validasi terhadap warga miskin. Verifikasi itu sudah dilakukan sejak awal September lalu dan ditargetkan tuntas pada Senin (6/11) pekan depan.
Pendataan itu penting, sehingga kebijakan pengentasan kemiskinan yang dilakukan pemerintah bisa dilakukan tepat sasaran.
Verifikasi sengaja dilakukan, untuk mengetahui kondisi riil masyarakat di Buleleng, terutama masyarakat miskin. Pemerintah meyakini ada banyak warga yang sudah berhasil dientaskan dari kemiskinan.
Kepala Dinas Sosial Buleleng, Gede Komang mengatakan, verifikasi dilakukan untuk memantau kembali kondisi riil masyarakat miskin di Buleleng.
Untuk melakukan verifikasi itu, pemerintah mengerahkan 120 orang yang bertugas di sembilan kecamatan yang ada di Kabupaten Buleleng.
“Semua didata berbasis nama, alamat, dan harus ada foto kondisi terbarunya. Jadi nanti riil diketahui perkembangan warga miskin
dari tahun ke tahun seperti apa. Berapa banyak yang sudah dientaskan, semua kelihatan dalam data itu,” kata Gede Komang.
Semula, pemerintah menargetkan proses verifikasi dan validasi tuntas pada akhir September lalu.
Namun, seiring peningkatan status Gunung Agung menjadi awas, Dinsos harus menggeser fokus kegiatan menjadi penanganan pengungsi.
“Target kami di Dinsos sih sebenarnya tuntas bulan September. Jauh sebelum target pusat tanggal 6 November. Sekarang sudah hampir tuntas. Tinggal 18 desa dan kelurahan saja yang belum rampung,” kata Gede Komang.
Wakil Bupati Buleleng dr. Nyoman Sutjidra menyatakan, pemerintah sengaja melakukan verifikasi dan validasi setiap tahun.
Tujuannya agar bantuan yang disalurkan benar-benar tepat sasaran. Verifikasi pun dilakukan dengan metode sensus, sehingga kondisi warga miskin yang terdata benar-benar riil.
“Semua harus ada fotonya. Jadi kalau ditanya, si A kondisinya bagaimana, fotonya sudah ada. Di sana kelihatan benar-benar layak atau tidak. Nanti program yang digelontorkan untuk dia apa saja. Semua jelas dan tepat sasaran,” tegas Sutjidra.
Nantinya pemerintah akan menyeleraskan sejumlah program milik pemerintah pusat, Pemprov Bali, dan Pemkab Buleleng. Sehingga program pengentasan kemiskinan bisa berjalan lebih efektif.
