GIANYAR – Banyaknya siswa miskin yang tidak diterima di Sekolah Menengah Atas (SMA) negeri membuat Ketua Komisi IV DPRD Bali, Nyoman Parta angkat bicara.
Politisi asal Desa Guwang, Kecamatan Sukawati itu mengusulkan menambah kuota siswa. “Komisi IV mengusulkan untuk menambahkan 4 orang dalam satu kelas,” tegas Parta kemarin.
Usulan itu juga sudah disampaikan kepada gubernur Bali, Made Mangku Pastika. “Kami sudah telpon pak gubernur, beliau setuju bersurat ke Kementerian agar bisa di tambah 4 anak lagi, menjadi 40,” ujarnya.
Usulan itu dilakukan karena siswa miskin terhimpit dengan siswa lainnya yang menyerbu sekolah favorit mereka.
Sebetulnya, kata Parta, sistem baru menggunakan zonasi itu untuk pemerataan. “Semua ingin sekolah di sekolah negeri, namun karena jumlah populasi di daerah yang padat penduduk, tidak seimbang dengan jumlah ruangan,” terangnya.
Kini, dengan sistem zonasi, siswa punya peluang lebih luas. “Dulu mana bisa orang Sukawati (Gianyar, red) ke SMA 8 Denpasar.
Dulu anak Payangan mana bisa ke SMAN 1 Petang (Badung). Dengan sistem zonasi ini lebih luas peluangnnya. Tapi karena jumlahnya banyak, ada juga masslah,” ungkapnya.
Selain zonasi, kini ada jalur Pesta Kesenian Bali (PKB). “Itu memang harus dilakukan, semua berkaitan dengan seni budaya dan tradisi.
Duta PKB adalah para pejuang yang lebih dari 1 tahun berlatih utuk mewakili daerahnnya, wajar dapat penghargaan,” terangnya.
Kata Parta, yang jadi masalah adalah banyak orang tua dan anak dari jalur PKB ini ngotot pada satu sekolah.
“Akhirnya dengan jalur PKB ada yang lebih dan tidak tertampung. Bahkan ada yang kekurangan siswa jalur PKB,” terangnya.
Dia memberi contoh, di SMAN 1 Sukawati yang mendaftar jalur duta PKB 46 orang, namun kebutuhannya hanya 30.
“Sedangkan di Ubud hanya 8 orang pendaftar, padahal kebutuhannnya 30 orang. Jadi SMA 1 sukawati kelebihan siswa. Ubud malah kekurangan,” tukasnya.
