29.2 C
Jakarta
30 April 2024, 2:00 AM WIB

Tunjangan Kinerja Mulai Berlaku, Sayang Absen Wajah Masih Bermasalah

SINGARAJA – Para Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pemkab Buleleng sejak Senin (2/3) lalu, mulai menggunakan sistem absensi wajah. 

Sistem ini diterapkan, menyusul pemberian Tunjungan Kinerja (Tukin) yang diterapkan mulai awal 2020. Sayangnya, sistem absensi itu belum berjalan optimal.

Sejak Senin, sejumlah PNS masih kesulitan melakukan absensi. Baik itu absensi saat masuk kantor atau pulang kantor. 

Aplikasi absensi yang ditanamkan pada ponsel milik PNS, tidak bisa berfungsi dengan optimal. 

Mereka tidak bisa masuk dalam sistem absen. Beberapa PNS bahkan baru bisa melakukan absen setelah melewati batas waktu absen.

Kondisi itu menuai keluhan dari PNS. Sebab setiap keterlambatan dan kegagalan absensi, tunjangan mereka akan dipotong. 

Setiap keterlambatan absensi, tunjangan mereka akan dipotong sebesar 0,3 persen. Sementara bila tidak melakukan absensi, tunjangan akan dipotong sebesar tiga persen.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Buleleng I Gede Wisnawa yang dikonfirmasi tak menampik adanya kesulitan dalam hal absensi.

Menurut Wisnawa, saat ini sistem absensi itu masih dalam penyempurnaan. Karena belum bisa beroperasi secara penuh, maka pemotongan tunjangan tidak diberlakukan.

“Sementara karena sistemnya belum bisa berjalan 100 persen, harus di-back up dengan manual. Kalau belum bisa melakukan absen wajah, 

lakukan absen manual saja dulu. Jadi sebulan ini (pemberian tunjangan) masih mengacu pada (absen) manual,” kata Wisnawa.

Menurutnya kini BKPSDM masih melakukan penyempurnaan terhadap sistem absensi wajah tersebut. 

Pihaknya bersama vendor penyedia aplikasi, masih melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang ada.

Wisnawa menyebut sejumlah kendala yang muncul yakni masalah jaringan hingga fitur yang belum sempurna. 

“Kalau jaringan krodit, kami akan upayakan menambah titik. Seperti di Setda (Sekretariat Daerah) itu kan sering krodit karena pegawainya banyak. Jadi masuknya susah,” imbuhnya.

Ia memastikan selama sepekan kedepan pihaknya akan berusaha melakukan penyempurnaan aplikasi. Diharapkan sistem aplikasi itu bisa digunakan secara penuh pada April mendatang. 

SINGARAJA – Para Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pemkab Buleleng sejak Senin (2/3) lalu, mulai menggunakan sistem absensi wajah. 

Sistem ini diterapkan, menyusul pemberian Tunjungan Kinerja (Tukin) yang diterapkan mulai awal 2020. Sayangnya, sistem absensi itu belum berjalan optimal.

Sejak Senin, sejumlah PNS masih kesulitan melakukan absensi. Baik itu absensi saat masuk kantor atau pulang kantor. 

Aplikasi absensi yang ditanamkan pada ponsel milik PNS, tidak bisa berfungsi dengan optimal. 

Mereka tidak bisa masuk dalam sistem absen. Beberapa PNS bahkan baru bisa melakukan absen setelah melewati batas waktu absen.

Kondisi itu menuai keluhan dari PNS. Sebab setiap keterlambatan dan kegagalan absensi, tunjangan mereka akan dipotong. 

Setiap keterlambatan absensi, tunjangan mereka akan dipotong sebesar 0,3 persen. Sementara bila tidak melakukan absensi, tunjangan akan dipotong sebesar tiga persen.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Buleleng I Gede Wisnawa yang dikonfirmasi tak menampik adanya kesulitan dalam hal absensi.

Menurut Wisnawa, saat ini sistem absensi itu masih dalam penyempurnaan. Karena belum bisa beroperasi secara penuh, maka pemotongan tunjangan tidak diberlakukan.

“Sementara karena sistemnya belum bisa berjalan 100 persen, harus di-back up dengan manual. Kalau belum bisa melakukan absen wajah, 

lakukan absen manual saja dulu. Jadi sebulan ini (pemberian tunjangan) masih mengacu pada (absen) manual,” kata Wisnawa.

Menurutnya kini BKPSDM masih melakukan penyempurnaan terhadap sistem absensi wajah tersebut. 

Pihaknya bersama vendor penyedia aplikasi, masih melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang ada.

Wisnawa menyebut sejumlah kendala yang muncul yakni masalah jaringan hingga fitur yang belum sempurna. 

“Kalau jaringan krodit, kami akan upayakan menambah titik. Seperti di Setda (Sekretariat Daerah) itu kan sering krodit karena pegawainya banyak. Jadi masuknya susah,” imbuhnya.

Ia memastikan selama sepekan kedepan pihaknya akan berusaha melakukan penyempurnaan aplikasi. Diharapkan sistem aplikasi itu bisa digunakan secara penuh pada April mendatang. 

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/