SINGARAJA – Warga Buleleng pemegang Kartu Indonesia Sehat Penerima Bantuan Iuran (KIS-PBI) daerah rupanya harus bersabar.
Mereka tak bisa menggunakan kartunya dalam waktu dekat ini. Sebab kartu-kartu itu baru akan aktif pada bulan Februari mendatang. Itu pun bila perjanjian kerjasama sudah tuntas ditandatangani.
Apalagi, Pemkab Buleleng masih berpikir keras mencari tambahan alokasi anggaran sebesar Rp 62,89 miliar, untuk menutupi kebutuhan iuran KIS tersebut.
Kebutuhan anggaran itu rencananya akan dibagi dua antara Pemkab Buleleng dengan Pemprov Bali. Pemkab Buleleng harus menyediakan anggaran sedikitnya Rp 30,81 miliar.
Sementara Rp 32,07 miliar sisanya dialokasikan lewat APBD Provinsi Bali. Untuk menutupi kebutuhan anggaran itu, mencuat usulan untuk memangkas alokasi dana hibah bansos yang difasilitasi anggota DPRD Buleleng.
Dana hasil pemangkasan rencananya akan dialihkan untuk menutupi kebutuhan anggaran untuk iuran BPJS itu.
“Nanti kita bahas bersama DPRD. Yang jelas ada kebutuhan dan kita bahas bersama. Kami sisir semua, mana yang bisa efisiensi, dilakukan.
Rekan-rekan di dewan kepekaannya sangat tinggi, dan pasti paham kondisi masyarakat lebih penting dari segalanya. Apalagi ini untuk kebutuhan dasar,” ujar Sekkab Buleleng Dewa Ketut Puspaka.
Secara terpisah, Ketua DPRD Buleleng Gede Supriatna mengatakan, hal itu akan dibicarakan dalam pembahasan APBD Perubahan 2020.
“Secara formal belum ada (pembicaraan) ke arah sana. Prinsipnya, kalau memang dana (hibah bansos) itu dibutuhkan untuk kepentingan yang lebih besar, apalagi untuk kebutuhan dasar masyarakat, kenapa tidak,” kata Supriatna.
