DENPASAR-Pascapenutupan sejumlah toko Tiongkok berjaringan, kerugian bukan hanya dialami Pemilik OK Bali Travel Rusli Wisanti atau Kris
Melainkan, sejumlah pelaku usaha bahkan sampai pramuwisata pun terkena dampak.
Diantaranya Hendy. Salah satu Pramuwisata, ini mengatakan hal senada. Bahkan, saat bertemu dengan Komisi IV DPRD Bali, Hendy langsung menyampaikan blak-blakan.
Menurutnya, memang ada mafia pariwisata Tiongkok maupun Hongkong. “Tidak hanya di Indonesia, tapi seluruh dunia.
Mereka berperan besar dalam mendatangkan wisatawan Tiongkok. Kenapa disubsidi ? karena warga Tiongkok akan memilih destinasi yang murah untuk didatangi,”terangnya.
Sehingga lanjut dia, bila tidak melibatkan mafia, maka ia memastikan tamu akan sedikit datang ke Indonesia.
“ Ya dia mafia China (Tiongkok), mafia Hong Kong, mereka per hari berani keluar berapa ratus miliar atau triliun biar tamu China datang ke Bali. Dan peraturan Cuma satu harus masuk ke toko. Tapi nggak maksa belanja. Kalau kita larang nggak datang tamunya. Mau nggak mau kita harus amini,” ungkap Hendy.
Hendy menyatakan dampak dari toko-toko tersebut ditutup adalah pedagang acung sepi pembeli.
Pedagang babi pun juga sepi, katanya karena mereka sangat menyukai babi.
Sementara itu, Caspala Bali Group, Putu Darmaya pemilik usaha water sport di Nusa Penida ini juga mengeluhkan hal yang sama.
Diungkapkan akibat dari toko-toko itu yang ditutup, tamu yang datang ke tempatnya menurun drastis.
Dari sebulan bisa 1500, bulan ini hanya 300. Ia mengaku wisatawan Tiongkok memang paling mendominasi.
Sehingga dia kebingungan dan bisa melakukan PHK kepada para pekerjanya yang berjumlah sekitar 300 orang jika terus-terusan sepi.
“ Low season bisa 1500. Sekarang 300, bulan depan mungkin 100 atau hilang. Mungkin kami bertahan dua bulan saja.
Masalah besarnya siapa yang bawa tamu ke Bali ? Toko-toko ini (mafia pariwisata) yang mendatangkan tamu investasi besar.
Justru pemerintah yang diuntungkan mereka-mereka ini yang bawa tamu. Mestinya kalau ada yang salah mesti diperbaiki,” mintanya.
Di samping itu juga, ia mengeluarkan uneg-uneg bagaimana susahnya mencari izin untuk usaha permainan air seperti itu.
Dari izin kabupaten, provinsi sampai pusat. “Satu ijin masih dikejar. Buat izin tidak gampang. Contohnya laut, ada jarak milik negara dan provinsi.
Sirkulasi kabupaten dan provinsi susah ada role dan undang –undang yang menggantung,” ujarnya.
“ Kuantitas kami dukung kualitas harus kita jaga. Pemerintah mau apa kami harap kualitas bagus dan jelek ada sesuai target yang ada,” tukasnya.
Sementara menanggapi aduan banyak pelaku usaha, Ketua Komisi IV DPRD Bali, Nyoman Parta menyatakan bahwa pemerintah masih berkomitmen akan menutup toko usaha Tiongkok yang tidak berizin, dan praktiknya tidak benar.
“Namun, dampak-dampak yang kena ini harus cepat diselesaikan,”ujarnya.
Oleh karena itu, pemerintah harus segera menata agar tidak berlarut-larut.
Sehingga apa yang diinginkan pariwisata yang tertib dan berkualitas bisa dilaksanakan.
“ Ini nyaris yang tidak ada hubungan apa sama toko. Saya berpikir yang datang ini toko ini. Malah tokonya jelas tetap tidak berizin tutup dan yang tidak sehat juga tutup. Ternyata ada ekses, agar segera dilakukan penataan,” tukasnya.
