TABANAN – Salah seorang warga miskin di Banjar Temukuaya, Desa Pesagi, Penebel, I Gusti Komang Sarjana,55, mengeluhkan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa tidak tepat sasaran.
Ia yang termasuk warga miskin di banjarnya tersebut justru tak tersentuh bantuan di tengah situasi sulit akibat pandemi Covid-19 ini.
Dihubungi terpisah, Sarjana mengungkapkan keluhanya itu. BLT Dana Desa yang didata dari tingkat banjar justru menyasar kepada keluarga yang berada.
Sementara dirinya dilewati begitu saja. Sebagai seorang pemangku dengan menanggung dua anak tersebut, dia mengaku kehidupanya lebih berat dengan situasi saat ini.
“Di banjar saya yang tercatat sebagai KK miskin berjumlah antara 8 sampai 9 KK termasuk saya. Dulu beberapa tahun lalu saya sempat mendapat bantuan, tapi sudah lama tidak lagi mendapatkan bantuan,” ujarnya.
Dia pun mencoba menanyakan kepada kelian Banjar Temukuaya, mengapa dirinya tidak mendapat BLT Dana Desa. Jawaban dari kelian banjar setempat, bahwa pengajuanya digilir.
Namun, Sarjana mempertanyakan, kalau memang penyaluranya digilir, kenapa dari sembilan KK kategori tak mampu, hanya dirinya yang tidak mendapatkan BLT tersebut.
“Kalau memang digilir, harus adil. Kenapa saya saja yang tidak mendapatkan bantuan. Sementara KK yang tercatat miskin dapat. Ini seperti tidak adil pembagianya. Pilih kasih,” ucapnya.
Sarjana tidak bisa berbuat banyak. Ia hanya bisa pasrah. Dari segi penghasilan, selain sebagai pemangku, dia juga bekerja sebagai buruh serabutan dengan hasil tak menentu.
“Sawah tidak punya, kebun juga tidak punya. Penghasilan hanya cukup buat kebutuhan sehari-hari,” katanya.
Dengan kondisi ini, Sarjana juga malas melayangkan protes kepada kelian banjar, dengan dalih menghindari konflik di banjar. “Saya juga malas mau protes, karena malu juga kalau terus-terusan seperti itu,” tandas Sarjana.
Dikonfirmasi terpisah, Kelian Banjar Temukuaya, I Made Suardana menuturkan pengajuan untuk BLT Dana Desa diprioritaskan bagi warga yang memang tidak mampu, sementaa Sarjana bukan termasuk orang jompo.
“Kalau Pak Sarjana ini, masih produktif bekerja. Dua anaknya bekerja di RS Kapal, dan satu lagi bekerja sebagai tukang parkir di Tabanan. Kakaknya Pak Sarjana itu juga saya ajukan karena termasuk jompo,” tuturnya.
Meski tidak mengajukan nama Sarjana dalam BLT Dana Desa ini, namun pihak banjar mengajukan anak keduanya yang bekerja sebagai juru parkir itu di adat.
Sehingga dengan alasan agar tidak mendapatkan bantuan dua kali antara adat dan desa sehingga anak keduanya tersebutlah yang diajukan ke adat untuk mendapat BLT ini.
“Meski sudah lepas kartu KK nya, intinya biar keluarga ini dapat. Saat ini masih proses pendataan,” terang Suardana.
Di banjar Temukuaya sendiri, terdapat dua KK saja yang dinyatakan lolos verifikasi di tingkat desa dan berhak mendapat BLT.
Beberapa warga yang masuk dalam kategori tidak mampu, selama ini sudah mendapat bantuan berupa raskin, PKH dan lainnya dari Dinas Sosial.
