SINGARAJA – Anggota DPRD Buleleng mendesak pemerintah segera menuntaskan proses verifikasi dan validasi data warga miskin di Kabupaten Buleleng.
Sehingga warga miskin yang terdampak pandemi covid-19, dapat segera mengantongi bantuan dari pemerintah.
Hal itu terungkap saat angota DPRD Buleleng memantau proses pendataan Bantuan Langsung Tunai (BLT) di sejumlah desa.
Pemantauan itu dilakukan Ketua Komisi III DPRD Buleleng Luh Marleni dan Anggota Komisi III I Nyoman Meliun. Mereka melakukan kunjungan ke Kantor Perbekel Bebetin, Sekumpul, dan Lemukih.
Di Desa Bebetin misalnya. Anggota dewan diterima Perbekel Bebetin I Gede Susanta. Dalam paparannya, Susanta menyebut Desa Bebetin mendapat dana desa sebesar Rp 1,1 miliar.
Dari alokasi anggaran itu, sekitar 30 persen diantaranya dialokasikan untuk pemenuhan BLT-Dana Desa (BLT-DD).
Di desa ini, relative tak ada masalah. Sebab jumlah warga yang mendapat kucuran BLT-DD, jumlahnya tak terlalu banyak.
Hanya 183 kepala keluarga saja. “Ini warga miskin di desa kami yang tidak tercakup bantuan dari pusat,” kata Susanta.
Sementara di Desa Sekumpul, masalahnya relative pelik. Alokasi dana desa yang bisa ditempatkan untuk BLT-DD, hanya Rp 282 juta saja.
Sementara jumlah warga yang terdampak mencapai 215 kepala keluarga. Dari hitung-hitungan, dibutuhkan anggaran hingga Rp 387 juta. Praktis, saat ini dari desa masih mengalami kekurangan dana sebesar Rp 105 juta.
Terhadap masalah itu, Perbekel Sekumpul Made Suarta mengatakan desa berupaya berkolaborasi dengan sejumlah lebaga.
Di antaranya dengan desa pakraman, dana bantuan dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), serta dana sosial dari Lembaga Perkreditan Desa (LPD).
“Kami juga berupaya yang kehilangan pekerjaan, tetap dapat pemasukan. Kami ajak mereka bekerja lewat program padat karya tunai (PKT). Setidaknya ini bisa membantu mereka selama masa pandemi,” kata Suarta.
Ketua Komisi III DPRD Buleleng Luh Marleni mengatakan, pemerintah harus segera mencairkan program-program stimulant bagi masyarakat.
Bukan hanya BLT-DD, namun juga BLT yang bersumber dari APBD. Dewan juga meminta agar dana yang disalurkan juga harus tepat sasaran penerima.
“Kami harap dari (BLT) dari kabupaten juga bisa segera. Sebab ada kami temukan beberapa desa yang belum terpenuhi kebutuhan anggarannya dan belum tersentuh program,” kata Marleni.
