SINGARAJA – Pemerintah Kabupaten Buleleng menyiapkan anggaran yang cukup fantastis untuk proses vaksinasi covid-19.
Mencapai Rp 71 miliar dalam kurun waktu setahun. Hanya saja dalam anggaran tersebut tidak terpasang pos anggaran untuk pembelian vaksin.
Dana Rp 71 miliar itu disebut dibagi dalam sejumlah pos kegiatan. Mulai dari sosialisasi vaksinasi, pelaksanaan vaksinasi, insentif tenaga kesehatan pelaksana vaksinasi, serta proses pengawalan dan pengamanan vaksinasi.
Tidak ada pos anggaran pembelian vaksin. Sekkab Buleleng Gede Suyasa yang dikonfirmasi kemarin (17/3) tak menampik hal tersebut.
Menurut Suyasa dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 17/PMK.07/2021, pemerintah daerah memang diwajibkan menyisihkan anggaran untuk kegiatan vaksinasi.
Yakni sebesar 8 persen dari total pagu anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima. Khusus Kabupaten Buleleng, nilainya mencapai Rp 71 miliar.
“Memang dalam PMK 17 itu tidak ada disebutkan soal pembelian vaksin. Dalam pasal 9 itu jelas. Yakni dukungan untuk pelaksanaan vaksinasi covid-19. Termasuk dukungan pelaksanaan pengendalian covid di tingkat kelurahan,” kata Suyasa.
Menurut Suyasa, dana sebesar itu tak serta merta harus dihabiskan. Namun digunakan sesuai dengan kebutuhan anggaran, serta mengacu dengan standar biaya yang diterbitkan pemerintah pusat.
Alokasi dana tersebut, kata Suyasa, dilakukan untuk memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam PMK 17.
Sebab bila tak dipenuhi, besar kemungkinan DAU tidak ditransfer oleh pemerintah pusat. “Itu kan hanya rumus dari PMK.
Bahwa 8 persen dari DAU harus diarahkan untuk pelaksanaan vaksinasi dan penanganan covid. Kalau memang tidak perlu habis, ya tidak usah dihabiskan,” imbuhnya.
Di sisi lain, hingga kini proses vaksinasi covid-19 di Buleleng telah menyasar 11.099 warga. Baik itu tenaga kesehatan, Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI/Polri, petugas layanan publik, maupun lansia.
Sebanyak 3.787 orang diantaranya menjalani vaksinasi tahap pertama pada Februari lalu, sementara 7.156 orang sisanya baru menjalani vaksinasi tahap kedua pada awal Maret lalu.
