TABANAN – Satgas Covid-19 Tabanan menggelar rapat evakuasi setelah dua pekan pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat (PKM).
Rapat evaluasi guna mengetahui sejauh mana perilaku masyarakat dalam upaya memutus rantai penularan Covid-19.
Dalam rapat evaluasi PKM bersama DPRD Tabanan di ruang Rapat Kantor Bupati Tabanan, Satgas akan lebih tegas dan meningkatkan kembali penerapan prokes 3M di seluruh jajaran elemen baik desa adat, perkantoran serta pasar.
Termasuk pula tim yustisi harus melakukan penegakan protokol Covid-19 kepada warga masyarakat yang melanggar. Sehingga angka Covid-19 di Tabanan turun.
Ketua DPRD Tabanan I Made Dirga yang mengatakan, dalam pelaksanaan PKM di Tabanan pihaknya menyoroti beberapa poin yang harus ditingkatkan.
Pelaksanaan PKM tidak sebatas melakukan operasi pada daerah perkotaan dan lokasi pusat perbelanjaan, melainkan lebih menyasar ke desa-desa.
Dia juga menegaskan perihal pelaksanaan upacara adat yang saat ini marak dilaksanakan dengan melibatkan orang banyak.
Satgas diminta untuk mensosialisasikan ke masyarakat agar, setiap warga yang melaksanakan upacara adat melaporkannya kepada pihak kelian setempat, bendesa adat kemudian melaporkan ke Satgas di Kabupaten.
“Sehingga, nantinya ada pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan prokes pada upacara adat itu sendiri,” bebernya.
Dewan menyarankan agar pihak Satgas menugaskan petugas keamanan di tempat isolasi terintegrasi yakni hotel.
Sebab, kerap kali menerima laporan di tempat penanganan isolasi terintegrasi tersebut lalu lalang masyarakat yang menjenguk justru bebas. Maka perlu ditambah petugas keamanan dari aparat baik Satpol PP, Polri dan TNI.
Selain itu dewan Tabanan melihat masifnya perkembangan Covid-19 meminta agar menambah jumlah bed di rumah sakit yang ada di Tabanan sebagai antisipasi melonjaknya kasus.
Agar tidak nantinya kesulitan dalam penanganan ketika penuh. “Jadi apa yang sudah dilakukan satgas, agar dimaksimalkan lagi.
Apa yang kurang, kita evaluasi agar satgas bisa meningkatkan kinerjanya. Semua elemen mulai dari Kelian Banjar Dinas/Adat harus bekerja secara maksimal,” tegas Dirga, Kamis kemarin.
Mengenai Satgas Gotong Royong tingkat banjar, Dirga menyatakan memang perlu diaktifkan kembali. Hal ini dapat dilakukan untuk menekan melonjak kasus Covid-19 di Tabanan.
“Kami minta Satgas Covid-19 Kabupaten melakukan sosialisasi di tingkat banjar adat dan dinas agar mereka mengaktifkan
kembali Satgas Gotong Royong. Apalagi penularan virus saat ini klaster-klaster upacara adat sedang merebak,” jelasnya.
Sementara itu, Asisten II Sekda Tabanan, A.A Dalem Tresna Ngurah yang mewakili Sekretaris Satgas Covid-19 Tabanan menyatakan,
pihaknya sudah menerima sejumlah masukan oleh Dewan yang tentunya nanti akan dibahas oleh Satgas Covid-19 dan diterapkan di lapangan.
“Secara umum dewan meminta agar kita di Satgas lebih memaksimalkan kembali. Ada beberapa poin yang disampaikan seperti pelaksanaan upacara adat di masyarakat,
penambahan petugas di tempat isolasi terintegrasi, pengawasan di tempat umum seperti pasar agar tidak menjadi klaster baru,
serta menginformasi setiap kegiatan pencegahan yang dilakukan di Tabanan,” tandasnya mantan Kepala Dinas Koperasi Tabanan ini.
