AMLAPURA-Ketidakharmonisan pihak legislative dan eksekutif berdampak.
Bahkan akibat kondisi itu, dewan ngambil dan ogah mengetok palu pada APBD perubahan.
Paling parah akibat kondisi ini, ribuan kepala keluarga (KK) miskin yang paling dirugikan.
Sejumlah program untuk rakyat yang seharusnya bisa di gulirkan, kini terancam mandeg.
Bahkan, menurut Kepala Dinas Kesehatan (Diskes) Karangasem, dr I Gusti Bagus Putra Pertama, bila kondisi ini berkepanjangan, maka pembayaran premi peserta Jaminan Kesehatan Nasional bagi warga miskin Karangasem (Kartu Karangasem Sehat) selama dua bulan teramcam tak terbayarkan.
Nilainya pun fantastis, yakni Rp 1,5 miliar.
Meski hal itu belum terjadi, namun untuk mengantisipasi, Dinas Kesehatan sendiri mengaku akan berusaha.
Salah satunya adalah dengan berkordinasi dengan BPJS Kesehatan.
Diskes berharap ada kebijakan dari BPJS agar kartu tersebut bisa tetap dipergunakan kalau ada pemegang KKS yang sakit.
Selaian itu pihak Dinas Kesehatan juga tengah berkordinasi dengan tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk mencarikan solusi dan arahan lebih lanjut terkait persoalan ini.
“Kami tetap berupaya agar KKS tetap aktif,” ujarnya.
Sementara itu berdasarkan data BPJS Kesehatan Karangasem, ada 35.252 jiwa pemegang KKS di Karangasem.
Bila nantinya benar-benar non aktif maka akan terjadi persoalan. Selain itu pmeggang KKS juga akan di rugikan karena bisa saja biaya berobat mereka kalau sakit harus di bayar sendiri.
Padahal pemegang KKS ini merupakan masyarakat miskin.
Program ini sendiri merupakan salah satu program unggulan Pemkab Karangasem untuk kepentingan masyarakat miskin.
