TABANAN – Pembahasan rencana anggaran pendapatan belanja daerah (RAPBD) Tabanan tahun 2021 yang digodok eksekutif dan legislatif dipastikan digelar cukup singkat. Sejak disampaikan Bupati Tabanan Senin, (23/11). Kemudian berlanjutnya penyampaian padangan masing-masing fraksi di DPRD Tabanan Selasa (24/11) rupanya dapat dipastikan akan diketok palu pada Jumat (27/11).
Ini lantaran pembahasan RAPBD 2021 harus diselesaikan sebelum 30 November. Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 62 tahun 2020.
Dalam pembahasan RAPBD Tabanan 2021 yang digelar via zoom dengan pandangan beberapa fraksi. Ternyata mendapat sorotan dari dua fraksi Nasdem dan Golkar yang menyebut tidak jelas arah kebijakan dari RAPBD Tabanan tahun 2021. Apakah RAPBD fokus pada pemulihan ekonomi, namun selaras dengan penanganan Covid-19.
Pada RAPBD Tabanan 2021 pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp1,816 Trilyun lebih mengalami penurunan sebesar Rp298,836 miliar lebih atau 14,13 persen dari anggaran Induk APBD Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 2,114 Trilun lebih. Khusus Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga mengalami penurunan sebesar Rp58,720 miliar atau 13,04 persen, dalam artian tidak mencapai target yang ditetapkan pada anggaran induk Tahun Anggaran 2020.
Ketua Fraksi Golkar DPRD Tabanan I Made Asta Darma mengatakan RAPBD Tabanan 2021 tak mencerminkan skala prioritas, efesiensi dan tepat sasaran. Semestinya, sasarannya semua menyangkut pemulihan ekonomi dan penanganan Covid-19. Kendati pihaknya menerima soal adanya defisit anggaran ABPD tahun 2020.
Asta menyebut salah satu contoh kenapa harus diberikan penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Darma Santika (PDDS). Sementara tahun 2020 tak mengalami kerugian, PDDS untung. Karena tahun 2020 lalu diberikan penyertaan modal sebesar Rp 4 miliar.
Itu disampaikan oleh TPAD kepada Banggar. Lalu tiba-tiba sekarang malah diminta untuk penambahan modal kembali sebesar Rp 6 miliar pada RAPBD 2021.
“Dalam artian apa bahwa modal yang disetor tahun 2020 lalu masih utuh. Jadi tidak perlu ditambah lagi, cukup dikelola dan dikembangkan modal yang sudah ada,” sorot politisi Golkar Tabanan.
Mestinya, lanjut dia, ada efisiensi yang bisa mengarah untuk anggaran penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi pasca-Covid-19 nantinya.
Selain itu yang paling menarik yakni soal dana hibah. Fraksi Nasdem dan Golkar tak mendapat dana hibah sedangkan di luar fraksi Nasdem dan Golkar mendapat dana hibah. Ini sudah jelas pendistribusian dana hibah tidak berkeadilan.
“Mendingan secara merata tidak ada hibah. Semua hibah diarahkan pada pemulihan ekonomi dan penanganan Covid-19,” ujarnya.
Pihaknya sebenarnya merekomendasikan dalam RAPBD beberapa hal yang menjadi skala prioritas bidang kesehatan. Anggaran untuk pembayaran PBI BPJS KIS. Jangan sampai pemutusan sepihak. Apalagi ada kenaikan tarif.
Kemudian bidang pendidikan segera diadakan pembelajaran tatap muka. Sehingga perlu anggaran protokol kesehatan dan bidang infrastruktur soal yang jalan yang harus segera diperbaiki. Termasuk masalah musibah bencana alam yang belum tertangani.
“Melihat hal demikian yang tidak kejelasan RAPBD Tabanan tahun 2021 dan peruntukannya. Tegas kami menolak,” pungkasnya.
Sementara itu Ketua Fraksi Nasional Demokrat (Nasdem), Ida Ayu Ketut Candrawati mengungkapkan, justru dua fraksi yakni Nasdem dan Golkar tak diminta untuk mengajukan proposal hibah. Sedangkan, fraksi lain justru diminta mengajukan proposal tersebut.
“Jujur saja ya, kami dari awal semua anggota di luar fraksi kami dan Golkar diminta mengajukan proposal oleh Sekwan, sedangkan kami tidak. Kita langsung mempertanyakan lewat Sekwan, namun kami diminta berurusan dengan eksekutif yakni Bupati,” katanya.
Dia menegaskan, semua anggota lainnya selain Fraksi Golkar dan Nasdem memperoleh bagian dana hibah tersebut. Menurutnya, pembagian tersebut seharusnya diberikan secara merata di seluruh fraksi. Dia menyebutkan, pengalaman APBD tahun lalu PDIP dapat Rp 800 Juta hingga Rp 1 Miliar, sedangkan pihaknya hanya Rp 150 Juta.
“Seharusnya semua merata agar tidak pilih kasih,” tegasnya.
Candrawati melanjutkan, selain itu pihaknya di Fraksi Nasdem juga menyatakan menolak terhadap penyertaan modal sebesar Rp 6 Miliar kepada Perusahaan Daerah Dharma Santika pada APBD 2021 nanti. Sebab, sebelumnya dengan penyertaan modal Rp 4 Miliar PDDS sudah dinyatakan untung, namun kenapa dengan kondisi memperoleh keuntungan justru diberikan suntikan dana lagi.
“Katanya sudah untung dari tambahan modal tahun ini Rp 4 Miliar itu, kok lagi dikasi modal. Kan seharusnya bisa menggunakan dana tersebut,” tegasnya.
Dia berharap, agar eksekutif ke depannya mengedepankan pembangunan serta kesejahteraan untuk rakyat secara merata atau tidak tumpang tindih. Potensi wilayah Tabanan yang kaya dengan pertanian semestinya digenjot agar bisa menambah kesejahteraan masyarakat serta menambah pendapatan asli daerah (PAD).
