26.2 C
Jakarta
22 November 2024, 4:51 AM WIB

Kadisdikpora Berpulang, Roda Pemerintahan di Jembrana Terancam Pincang

NEGARA –Pemerintah kabupaten Jembrana terancam mengalami krisis pejabat. Bahkan akibat krisis pejabat, roda pemerintahan di kabupaten paling barat dibali ini terancam pincang.

Pasalnya, pascameninggalnya Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Jembrana I Putu Eka Swarnama, sejumlah pejabat di Gumi Makepung ini juga akan segera pensiun di akhir tahun 2018.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jembrana I Made Budiasa, dikonfirmasi Senin (26/11) membenarkan.

Menurutnya, selain kehilangan dua pejabat eselon II karena meninggal dunia, Budiasa juga mengatakan bahwa ancaman krisis pejabat terjadi akibat pejabat lain ada yang tersangkut masalah hukum dan sebagiannya lagi ada yang sudah menjelang purna tugas alias pensiun.

Ditambahkan,selain dua jabatan kepala dinas tanpa pejabat definitif, hingga 1 Januari 2019 mendatang, banyak pejabat eselon dua yang pensiun.

Diantaranya jabatan bagi pejabat eselon II yang terancam kosong itu, yakni jabatan kepala dinas sosial, asisten, dan staf ahli.

“Tahun ini hingga akhir bulan Desember mendatang, ada 7 orang pejabat eselon dua karena meninggal dua orang, pensiun empat orang dan masalah hukum satu orang,” terangnya.

Untuk itu, guna mengantisipasi krisis, Budiasa mengatakan bahwa sebagai solusinya adalah dengan memberikan beban ganda.

“Untuk mengisi kekosongan jabatan itu, beberapa pejabat harus merangkap menjadi Plt,” tukasnya.

NEGARA –Pemerintah kabupaten Jembrana terancam mengalami krisis pejabat. Bahkan akibat krisis pejabat, roda pemerintahan di kabupaten paling barat dibali ini terancam pincang.

Pasalnya, pascameninggalnya Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Jembrana I Putu Eka Swarnama, sejumlah pejabat di Gumi Makepung ini juga akan segera pensiun di akhir tahun 2018.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jembrana I Made Budiasa, dikonfirmasi Senin (26/11) membenarkan.

Menurutnya, selain kehilangan dua pejabat eselon II karena meninggal dunia, Budiasa juga mengatakan bahwa ancaman krisis pejabat terjadi akibat pejabat lain ada yang tersangkut masalah hukum dan sebagiannya lagi ada yang sudah menjelang purna tugas alias pensiun.

Ditambahkan,selain dua jabatan kepala dinas tanpa pejabat definitif, hingga 1 Januari 2019 mendatang, banyak pejabat eselon dua yang pensiun.

Diantaranya jabatan bagi pejabat eselon II yang terancam kosong itu, yakni jabatan kepala dinas sosial, asisten, dan staf ahli.

“Tahun ini hingga akhir bulan Desember mendatang, ada 7 orang pejabat eselon dua karena meninggal dua orang, pensiun empat orang dan masalah hukum satu orang,” terangnya.

Untuk itu, guna mengantisipasi krisis, Budiasa mengatakan bahwa sebagai solusinya adalah dengan memberikan beban ganda.

“Untuk mengisi kekosongan jabatan itu, beberapa pejabat harus merangkap menjadi Plt,” tukasnya.

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/