TABANAN – Tensi politik di Tabanan rupanya mulai memanas sejak dimulainya Pilbup Tabanan 2020. Imbasnya dua fraksi partai di DPRD Tabanan yakni Nasdem dan Golkar dipastikan tak kebagian gelontoran dana hibah tahun 2021.
Fraksi Nasdem dan Golkar yang mengusung calon Bupati dan Wakil Bupati Tabanan Anak Agung Ngurah Panji Astika dan I Dewa Nyoman Budiasa paket (Panji-Budi) harus gigit jari.
Kamis kemarin dalam rapat kerja banggar dan TAPD nyaris semua pimpinan legislatif dan eksekutif hadir. Hanya saja pimpinan dari Wakil Ketua I DPRD Tabanan I Made Meliani yang merupakan anggota tim Banggar dari Partai Fraksi Golkar tak terlihat mengikuti rapat tersebut.
Termasuk pula ketua fraksi dari Partai Golkar I Made Asta Darma juga tak hadir. Begitu beberapa anggota dari fraksi partai Nasdem juga tak terlihat di gedung DPRD Tabanan.
Wakil Ketua I DPRD Buleleng I Made Meliani yang juga masuk ke dalam tim banggar DPRD Tabanan yang dihubungi via telepon beralasan dirinya tak menghadiri rapat, karena cuti kampanye. Dirinya dan kawan-kawan tetap pada prinsipnya menolak dua point penyertaan modal PDDS dan dana hibah.
“Biarkan saja mereka yang membahas, Besok (Jumat ini, Red), saat gelar rapat paripurna kami jelas tidak bisa sekarang,” ungkapnya.
Begitu pula dengan Ketua Fraksi Nasional Demokrat (Nasdem), Ida Ayu Ketut Candrawati yang dihubungi menyatakan beberapa anggota yang masuk tim banggar tidak menghadiri rapat kerja banggar karena kesibukkan. “Saya juga masih melayat di rumah,” akunya.
Apakah masih kecewa soal RAPBD tahun 2021 sehingga anggota fraksi Nasdem DPRD Tabanan tidak menghadiri? “Jujur saja, ya. Kami dari awal semua anggota di luar fraksi kami dan Golkar memang sudah diperlakukan seperti dari dulu,” imbuhnya.
Dia berharap, agar eksekutif ke depannya mengedepankan pembangunan serta kesejahteraan untuk rakyat secara merata atau tidak tumpang tindih. Potensi wilayah Tabanan yang kaya dengan pertanian semestinya digenjot agar bisa menambah kesejahteraan masyarakat serta menambah pendapatan asli daerah (PAD).
Sementara itu Ketua Badan Anggaran yang juga Ketua DPRD Tabanan I Made Dirga tak mau berkomentar banyak usai rapat kerja Banggar. Pihaknya hanya menekankan agar dalam pengalokasian anggaran di tahun 2021 diprioritaskan untuk penanganan covid 19 dan diharapkan penataan teknis-teknis pendapatan secara maksimal kedepan dalam keadaan pandemi ini maupun kondisi normal.
Di sisi lain Kepala Bapelitbang Ida Bagus Wiratmaja yang mewakili tim TPAD menegaskan pengalokasian anggaran belanja daerah di tahun 2021 tetap diprioritaskan pada penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi masyarakat.
“Penanganan Covid-19 plot anggaran nantinya berada di BPBD dengan belanja tidak langsung dan belanja kesehatan. Sedangkan pemulihan ekonomi masyarakat sistem yang dijalankan padat karya,” ungkapnya, (26/11) kemarin.
Perihal adanya penolakan soal penyertaan modal kepada perusahaan daerah dharma santika (PDDS) dan masalah dana hibah, Wiratmaja mengaku penyertaan modal kepada PDDS merupakan regulasi dari Perda Daerah Nomor 12 Tahun 2019. Di mana daerah berkewajiban mengalokasikan anggaran sebesar Rp10 miliar.
Karena adanya refocusing akibat Covid-19. Sehingga PDDS diberikan anggaran awal sebesar Rp 4 miliar. Hanya saja sisa lagi Rp 6 miliar kekurangan dari angka penyertaan modal Rp 10 miliar. Nah sekarang dipenuhi. Penyertaan modal, bukan merupakan usulan baru. Padahal itu sudah ada sebelumnya dan diatur dalam perda,” bebernya.
Kemudian masalah hibah dipercepat prosesnya. Kalau dulu hibah adanya di Bupati. Tetapi sekarang sudah tidak ada lagi. Hanya ada di masing-masing OPD terkait dengan namanya belanja kegiatan. “Jadi OPD-lah yang mengusulkan dan mempercepat proses dari A-Z. mulai dari proposal dan pengkajian soal anggaran,” tegasnya.
Sebelumnya dalam pembahasan RAPBD Tabanan 2021 yang digelar via zoom dengan pandangan beberapa fraksi. Ternyata mendapat sorotan dari dua fraksi Nasdem dan Golkar yang menyebut tidak jelas arah kebijakan dari RAPBD Tabanan tahun 2021. Apakah RAPBD fokus pada pemulihan ekonomi, namun selaras dengan penanganan Covid-19.
Pada RAPBD Tabanan 2021 pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp1,816 Triliun lebih mengalami penurunan sebesar Rp. 298,836 miliar lebih atau 14,13 persen dari anggaran Induk APBD Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 2,114 Triliun lebih.
Khusus Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga mengalami penurunan sebesar Rp58,720 miliar atau 13,04 persen, dalam artian tidak mencapai target yang ditetapkan pada anggaran induk Tahun Anggaran 2020.
