SEMARAPURA– Pemerintah pusat ditunding belum serius menangani Pulau Nusa Penida, Klungkung.
Pasalnya, meski Nusa Penida dinobatkan sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), namun hal itu nampaknya tak sebanding dengan campur tangan pemerintah pusat terhadap kelangsungan Nusa Penida.
Bupati Klungkung, I Nyoman Suwirta saat ditemui di ruangannya, Rabu (29/8) mengatakan,sumbangsih pemerintah pusat terhadap Nusa Penida belum serius.
Menurutnya, pemerintah pusat masih tidak sadar apa yang menjadi tugasnya mereka sehingga banyak hal yang akhirnya tidak tersentuh.
“Tugas kami di pemerintah daerah berkomunikasi, mengingatkan pemerintah pusat. Dengan status yang begitu banyak itu saya sudah sodorkan proposal ke Presiden langsung senilai Rp 927 miliar. Tentu ini tanggungjawab pemerintah pusat, harus. Apalagi pulau terluar, itu harus mendapat perhatian khusus,” ujarnya.
Suwirta juga mengkritik kebiasaan pemerintah pusat yang kerap memberikan anggaran secara bertahap.
Menurutnya pemberian anggaran seperti itu malah memperlambat berkembangnya industri pariwisata Nusa Penida.
“Kalau Nusa Penida ini diberikan dana sedikit-sedikit, tidak maksimal dia. Kalau pusat mau serius, dan agar kami tidak terus-terusan menunggu harus ada dana besar. Saya kira Nusa Penida ini akan menghasilkan duit yang besar juga sehingga beban pusat lebih cepat bisa diringankan,” kata bupati asal Nusa Ceningan ini.
SEMARAPURA– Pemerintah pusat ditunding belum serius menangani Pulau Nusa Penida, Klungkung.
Pasalnya, meski Nusa Penida dinobatkan sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), namun hal itu nampaknya tak sebanding dengan campur tangan pemerintah pusat terhadap kelangsungan Nusa Penida.
Bupati Klungkung, I Nyoman Suwirta saat ditemui di ruangannya, Rabu (29/8) mengatakan,sumbangsih pemerintah pusat terhadap Nusa Penida belum serius.
Menurutnya, pemerintah pusat masih tidak sadar apa yang menjadi tugasnya mereka sehingga banyak hal yang akhirnya tidak tersentuh.
“Tugas kami di pemerintah daerah berkomunikasi, mengingatkan pemerintah pusat. Dengan status yang begitu banyak itu saya sudah sodorkan proposal ke Presiden langsung senilai Rp 927 miliar. Tentu ini tanggungjawab pemerintah pusat, harus. Apalagi pulau terluar, itu harus mendapat perhatian khusus,” ujarnya.
Suwirta juga mengkritik kebiasaan pemerintah pusat yang kerap memberikan anggaran secara bertahap.
Menurutnya pemberian anggaran seperti itu malah memperlambat berkembangnya industri pariwisata Nusa Penida.
“Kalau Nusa Penida ini diberikan dana sedikit-sedikit, tidak maksimal dia. Kalau pusat mau serius, dan agar kami tidak terus-terusan menunggu harus ada dana besar. Saya kira Nusa Penida ini akan menghasilkan duit yang besar juga sehingga beban pusat lebih cepat bisa diringankan,” kata bupati asal Nusa Ceningan ini.
