SINGARAJA– DPRD Bali mendorong Pemkab Buleleng menyiapkan tribun penonton di Kolam Renang Nirmala Asri. Dengan tribun penonton yang memadai, kolam renang tersebut dapat menjadi lokasi perlombaan kejuaraan-kejuaraan skala nasional.
Rabu kemarin (29/12), Komisi III DPRD Bali melakukan inspeksi ke kolam renang tersebut. Inspeksi dilakukan untuk melihat pemanfaatan aset kolam renang tersebut. Maklum saja, dulunya lahan kolam renang itu tercatat sebagai asset milik Pemprov Bali.
Ketua Komisi III DPRD Bali, Anak Agung Adi Ardhana mengatakan, kolam renang itu sudah sesuai dengan standar untuk perlombaan nasional. Hanya saja kolam itu belum dilengkapi tribun penonton. Sehingga kejuaraan-kejuaraan nasional, belum dapat dilakukan di Buleleng.
“Kalau dari panjang kolam, fasilitas ruang ganti, itu sudah sesuai standar. Tapi belum ada tribun penonton. Kami mendorong agar kolam ini punya fasilitas itu. Supaya standar untuk perlombaan nasional,” kata Adi.
Menurutnya Kolam Renang Nirmala Asri sebenarnya sudah cukup bagus untuk pengembangan atlet. Terbukti beberapa atlet Bali yang berlomba pada ajang PON, berasal dari Buleleng. Apabila kolam itu dilengkapi tribun, ia berjanji akan membawa kejuaraan renang skala nasional ke Buleleng.
“Kejuaraan Piala Gubernur itu akan kita buat level nasional. Kami akan upayakan dibawa ke Buleleng. Tinggal fasilitasnya dibuat sesuai standar,” kata pria yang juga Ketua Umum Pengprov Persatuan Renang Seluruh Indonesia (PRSI) Provinsi Bali itu.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Buleleng I Made Astika mengatakan, rencana pembangunan tribun kolam renang sudah pernah diusulkan beberapa kali. Hanya saja kemampuan keuangan daerah kurang mendukung. Sehingga upaya itu terpaksa tertunda.
Menurut Astika sebenarnya penyelenggara kejuaraan bisa saja menyiapkan tribun penonton secara knock down alias bongkar pasang. Hal itu bisa menjadi salah satu alternatif, apabila kejuaraan renang skala nasional dilaksanakan di Bali.
“Pola itu sudah pernah dilakukan saat kejuaraan selam. Jadi itu bisa solusi sementara. Kedepan pasti kami kembali usulkan pada pimpinan, sehingga bisa disiapkan agar benar-benar sesuai dengan standard nasional,” kata Astika.
