SINGARAJA – Amburadul penyaluran Kartu Indonesia Sehat (KIS) utamanya bagi masyarakat Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari pemerintah kabupaten, kembali jadi sorotan DPRD Buleleng. Hampir setiap rapat paripurna masalah ini selalu jadi sorotan, namun tak kunjung tuntas.
Kali ini sorotan itu dilontarkan Fraksi PDI Perjuangan DPRD Buleleng. Mereka menilai hak dasar masyarakat di bidang Pendidikan dan Kesehatan harus diutamakan. Sebab porsi anggaran kedua sektor itu telah diatur tegas dalam undang-undang.
Khusus di bidang Kesehatan, mereka mendesak agar pemerintah mencari solusi yang tepat dan mudah bagi masyarakat yang membutuhkan. Sehingga saat ada masyarakat miskin yang sakit, tidak lagi dibebani dengan urusan birokrasi yang Panjang.
“Jangan lagi masyarakat yang miskin dibebani dengan urusan-urusan birokrasi. Kalau mereka butuh bantuan dan pelayanan Kesehatan, harus segera ditangani. Pemerintah harus hadir di sana,” kata Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Ketut Ngurah Arya.
Legislator asal Desa Gerokgak itu mendesak pemerintah menyiapkan skema yang tepat bagi masyarakat miskin yang membutuhkan layanan kesehatan. “Masalah ini selalu disampaikan setiap paripurna, tapi nggak selesai-selesai. Kami harap kali ini pemerintah daerah benar-benar menuntaskan masalah ini,” tegasnya.
Terpisah, Penjabat Bupati Buleleng Ketut Lihadnyana mengatakan pemerintah telah melakukan upaya penyisiran agar penerima KIS benar-benar tepat sasaran. Data calon penerima dipadankan dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Selain itu ia telah menginstruksikan Dinas Sosial melakukan pembersihan data, agar penerima KIS benar-benar tepat sasaran.
“Yang penting datanya bersih dulu. Supaya penerima tepat sasaran. Jangan sampai orang sudah bekerja, kondisinya mampu, tapi dibiayai pemerintah daerah. Kami utamakan kepada masyarakat yang miskin atau kurang mampu, mempunyai penyakit kronis, disabilitas, orang dengan gangguan jiwa, dan lansia terlantar,” tegas Lihadnyana. (eps)
