SINGARAJA- Dinas Pariwisata Buleleng menyusun rencana ambisius. Dispar memasang target membentuk 70 desa wisata (Dewi). Puluhan desa wisata itu diklaim akan mendorong iklim pariwisata yang berkelanjutan. Keberadaan desa wisata juga diyakini akan memberi dampak ekonomi pada masyarakat.
Sebenarnya, pemerintah telah menetapkan 31 desa wisata pada 2016 lalu. Seiring berjalannya waktu, beberapa desa wisata berhasil meraih prestasi di tingkat nasional. Seperti Desa Pemuteran. Namun, beberapa desa lainnya layu sebelum berkembang.
Alih-alih membenahi desa wisata yang telah ada, Dispar kini lebih memilih menambah jumlah wisata. Pada tahun 2022 ini, Dispar Buleleng berencana membentuk 39 desa wisata baru. Sehingga nantinya ada 70 desa wisata di Buleleng.
“Kami sudah bentuk Tim Pelaksana Pengembangan Desa Wisata. Kami targetkan tahun ini ada 70 desa wisata yang masuk dalam jaringan Desa Wisata di kementerian,” kata Kepala Dispar Buleleng, Gede Dody Sukma Oktiva Askara.
Dody mengklaim pembentukan desa wisata baru relevan dengan kondisi pandemi. Ia meyakini desa wisata dapat menumbuhkan kunjungan wisatawan. Utamanya wisata lokal Bali serta wisatawan nusantara.
“Wisatawan lokal dan nusantara itu suka petualangan, keindahan alam, dan budaya. Destinasi yang relevan dengan hal ini, jelas desa wisata. Makanya kami dorong pembentukan desa wisata baru,” imbuhnya.
Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Desa Wisata (Forkom Dewi) Provinsi Bali, Made Mendra Astawa mengatakan, hal yang tak bisa dipisahkan dari desa wisata adalah keberadaan UMKM. Geliat UMKM dapat menjadi salah satu daya tarik pariwisata.
Selain itu diperlukan struktur kelambagaan yang kuat. “Terutama dalam menata potensi, serta melakukan promosi dalam hal branding dan pemasaran. Sehingga desa wisata itu bisa memberikan dampak ekonomi dan bisa dilakukan secara berkelanjutan,” katanya.
Mendra berharap agar pemerintah tak sekadar membentuk desa wisata semata. Namun juga menguatkan kelembagaan serta sumber daya manusia (SDM). Utamanya anggota Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) di desa.
“Kalau ada BUMDes, ini harus jadi lembaga yang menaungi aktivitas wisata. Perlu SDM yang kuat dan capable sehingga mampu menggerakkan potensi dan ekonomi desa. Tidak kalah penting, semua pihak harus berkolaborasi. Agar bisa berjalan,” demikian Mendra.
