31.1 C
Jakarta
30 April 2024, 11:54 AM WIB

Rakerda LLDIKTI Wilayah VIII, Bidik Mutu Perguruan Tinggi

DENPASAR – Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah VIII, Bali,  NTB, dan NTT menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda), di Agung Ballroom Hotel Bali Beach, Sanur, Denpasar, Rabu (20/02) kemarin.

Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Meristekdikti), Prof. Dr. Mohamad Nasir didapuk sebagai keynote speaker.

Rakerda bertema “Budaya Mutu sebagai Landasan Pengembangan Perguruan Tinggi yang Fleksibel dan Terbuka” itu juga menghadirkan lima narasumber, yakni Irjen Jamal Wiwoho,

Dirjen Kelembagaan Patdoni Suwignjo, Rektor UT Ojat Dajarot, Ketua BAN – PT RI Dwiwahju Sasongko, dan Ketua LAMPT Kes Usman Chatib.

Meristekdikti, Mohamad Nasir mengatakan, mutu menjadi tuntutan utama pihaknya. Perguruan tinggi tidak bermutu, terangnya akan ditinggalkan.

Begitupun sebaliknya, yang menerapkan mutu akan diburu, baik itu perguruan tinggi negeri maupun swasta.

“Manakala ada perguruan tinggi negeri negeri tidak mutu pasti ditinggalkan massa. Mana kala ada perguruan tinggi swasta mutu maka akan dicari massa.

Ini sangat penting sekali di era sekarang ini, dan harus dihadapi dengan betul-betul. Era situasi yang berubah betul,” jelasnya.

Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan rencana berkolaborasi dengan perguruan tinggi. Perguruan tinggi, terangnya, merupakan aset terbesar, dalam rangka mempercepat pembangunan daerah.

“Pembangunan di berbagai sektor itu membutuhkan sentuhan perguruan tinggi dalam pelaksanaan Tri Dharma yang menyangkut penelitian dan pengabdian terhadap masyarakat,” jelasnya.

Lebih lanjut, Koster mengatakan semua program studi di perguruan tinggi ada di jenjang pemerintahan. Antara lain peternakan, kesehatan, pertanian, teknik, dan lain sebagainya.

“Macam-macam ada. Di Pemerintah daerah begitu juga di SKPD. Ada Dinas Pertanian, Kelautan, Lingkungan, Pekerjaan Umum, dan lain sebagainya.

Maka skema ke depan di Bali ini adalah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai monitoring program, akan kami sinergikan dengan perguruan tinggi,” sebutnya.

Sementara itu, Kepala LLDIKTI Wilayah VIII, Prof. Dr. I Nengah Dasi Astawa, M.Si., mengatakan, di wilayah VIII terdapat 172 perguruan tinggi negeri dan swasta.

Sedangkan yang hadir dalam acara ini sebanyak 171 rektor dari Bali, NTB, dan NTT. “Ada tiga yang dibahas dalam Rakerda ini, yakni membahas akreditasi, membahas prodi baru,

dan sistem pembelajaran dalam jaringan alias daring. Jadi tiga hal penting itu yang dibahas dalam membangun perguruan tinggi yang lebih terbuka, lentur, dan fleksibel untuk menghadapi tantangan di era digital ini,” sebutnya.

Dasi Astawa menambahkan, pihaknya mendorong perguruan tinggi yang ada di wilayah VIII untuk memaksimalkan jaringan-jaringan teknologi dalam pembelajaran.

Karena dengan sistem daring, akan menambah jangkauan dan bisa bergabung dengan beberapa perguruan tinggi lainnya.

“Jadi, bisa membangun pembelajaran secara bersama dalam jaringan atau disebut online. Itu yang kita harapkan.

Di samping itu, akreditasi harus terus dijalankan karena untuk menghadapi persaingan. Karena kalau tidak mengedepankan mutu maka akan ditinggal oleh masyarakat.

Sementara untuk prodi baru, di mana sekarang full dibuka prodi baru hanya dalam jangka 15 hari udah keluar izinnya,

maka kita harus memberikan penjelasan agar menyiapkan infrastruktur termasuk piranti lunak sehingga izinnya bisa keluar,” bebernya. (rba)

DENPASAR – Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah VIII, Bali,  NTB, dan NTT menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda), di Agung Ballroom Hotel Bali Beach, Sanur, Denpasar, Rabu (20/02) kemarin.

Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Meristekdikti), Prof. Dr. Mohamad Nasir didapuk sebagai keynote speaker.

Rakerda bertema “Budaya Mutu sebagai Landasan Pengembangan Perguruan Tinggi yang Fleksibel dan Terbuka” itu juga menghadirkan lima narasumber, yakni Irjen Jamal Wiwoho,

Dirjen Kelembagaan Patdoni Suwignjo, Rektor UT Ojat Dajarot, Ketua BAN – PT RI Dwiwahju Sasongko, dan Ketua LAMPT Kes Usman Chatib.

Meristekdikti, Mohamad Nasir mengatakan, mutu menjadi tuntutan utama pihaknya. Perguruan tinggi tidak bermutu, terangnya akan ditinggalkan.

Begitupun sebaliknya, yang menerapkan mutu akan diburu, baik itu perguruan tinggi negeri maupun swasta.

“Manakala ada perguruan tinggi negeri negeri tidak mutu pasti ditinggalkan massa. Mana kala ada perguruan tinggi swasta mutu maka akan dicari massa.

Ini sangat penting sekali di era sekarang ini, dan harus dihadapi dengan betul-betul. Era situasi yang berubah betul,” jelasnya.

Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan rencana berkolaborasi dengan perguruan tinggi. Perguruan tinggi, terangnya, merupakan aset terbesar, dalam rangka mempercepat pembangunan daerah.

“Pembangunan di berbagai sektor itu membutuhkan sentuhan perguruan tinggi dalam pelaksanaan Tri Dharma yang menyangkut penelitian dan pengabdian terhadap masyarakat,” jelasnya.

Lebih lanjut, Koster mengatakan semua program studi di perguruan tinggi ada di jenjang pemerintahan. Antara lain peternakan, kesehatan, pertanian, teknik, dan lain sebagainya.

“Macam-macam ada. Di Pemerintah daerah begitu juga di SKPD. Ada Dinas Pertanian, Kelautan, Lingkungan, Pekerjaan Umum, dan lain sebagainya.

Maka skema ke depan di Bali ini adalah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai monitoring program, akan kami sinergikan dengan perguruan tinggi,” sebutnya.

Sementara itu, Kepala LLDIKTI Wilayah VIII, Prof. Dr. I Nengah Dasi Astawa, M.Si., mengatakan, di wilayah VIII terdapat 172 perguruan tinggi negeri dan swasta.

Sedangkan yang hadir dalam acara ini sebanyak 171 rektor dari Bali, NTB, dan NTT. “Ada tiga yang dibahas dalam Rakerda ini, yakni membahas akreditasi, membahas prodi baru,

dan sistem pembelajaran dalam jaringan alias daring. Jadi tiga hal penting itu yang dibahas dalam membangun perguruan tinggi yang lebih terbuka, lentur, dan fleksibel untuk menghadapi tantangan di era digital ini,” sebutnya.

Dasi Astawa menambahkan, pihaknya mendorong perguruan tinggi yang ada di wilayah VIII untuk memaksimalkan jaringan-jaringan teknologi dalam pembelajaran.

Karena dengan sistem daring, akan menambah jangkauan dan bisa bergabung dengan beberapa perguruan tinggi lainnya.

“Jadi, bisa membangun pembelajaran secara bersama dalam jaringan atau disebut online. Itu yang kita harapkan.

Di samping itu, akreditasi harus terus dijalankan karena untuk menghadapi persaingan. Karena kalau tidak mengedepankan mutu maka akan ditinggal oleh masyarakat.

Sementara untuk prodi baru, di mana sekarang full dibuka prodi baru hanya dalam jangka 15 hari udah keluar izinnya,

maka kita harus memberikan penjelasan agar menyiapkan infrastruktur termasuk piranti lunak sehingga izinnya bisa keluar,” bebernya. (rba)

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/