DENPASAR – Kabid Humas Polda Bali Kombespol Syamsi belakangan ini selalu menghindar dari wartawan tanpa alasan. Mirisnya lagi, ketika akan ditemui wartawan di lingkungan Polda Bali, Kamis (3/9), ia kabur atau bergegas pergi menghindari wartawan yang akan melakukan konfirmasi pemberitaan.
Untuk diketahui, belakangan ini sejumlah awak media, baik cetak, online dan elektronik kesulitan untuk berkomunikasi dengan Kombespol Syamsi terkait perkembangan sejumlah kasus yang menyita perhatian publik.
Kamis kemarin sejumlah awak media menunggu juru bicara Polda Bali itu sejak pagi. Beberapa stafnya mengaku Syamsi sedang rapat. Maka, beberapa wartawan pun menunggu Kombes Syamsi hingga siang.
Ketika ia keluar dari ruangan dan berjalan kaki menuju parkiran, awak media berusaha mengejarnya untuk mengonfirmasi sejumlah kasus yang ditangani Polda Bali.
Sayang, ketika dihampiri, ia yang saat itu terlihat ngobrol dengan seorang anggota polisi langsung menyetop pembicaraannya. Setelah mengetahui ada wartawan mendekat, ia malah bergegas melangkah lalu pergi dan naik ke atas mobil dan meninggalkan lingkungan Polda Bali.
Walhasil sejumlah kasus yang ditangani Polda Bali belum bisa dikonfirmasi. Padahal, ada beberapa informasi dibutuhkan dari Jubir Polda Bali itu.
Yakni, perkembangan kasus kematian mantan kepala BPN Denpasar dan Badung, Tri Nugraha yang mana, pengacara almarhum yakni Harmaini Idris Hasibuan kembali diperiksa Polda Bali. Ada juga informasi bahwa beberapa perwira Polda Bali yang diduga reaktif Covid-19.
Demikian juga yang tak kalah penting adalah perkara dugaan pungli yang dilakukan oknum polisi terhadap WNA Jepang di Jembrana yang videonya sempat viral di media sosial. Dari Polres Jembrana menyebut kasus ini sudah diambil alih Polda Bali.
Yang belum ada kejelasannya lagi adalah kelanjutan kasus penyekapan di Karaoke Musro yang diduga melibatkan anak angkat pengusaha kaya Indonesia. Padahal, dalam penyekapan ini, Polda Bali sendiri yang membebaskan korbannya. Dan kasus ini sudah dilaporkan ke Polda Bali.
Beberapa kasus pembunuhan di Bali juga belum ada kejelasan kasusnya. Beberapa belum terungkap meski sudah terjadi sejak beberapa tahun lalu. Dan diduga penyidikannya jalan di tempat.
Karena berkesan tidak transparan, organisasi jurnalis dari Aliasi Jurnalis Independen (AJI) Denpasar dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Bali sangat menyangkan sikap Kabid Humas Polda Bali.
Ketua PWI Bali Dwikora Putra mengatakan, di era keterbukaan informasi seperti sekarang, lembaga pemerintah mestinya lebih transparan kepada media.
“Kalau menutup-nutupi informasi justru bisa berakibat buruk lagi bagi lembaga itu sendiri,” bebernya.
Menurut dia, kalau di era keterbukaan masih tertutup tidak mau ditemui wartawan, hal itu salah, sudah tidak sesuai zamannya.
“Justru Ketika didatangi wartawan dan dimintai konfirmasi, kesempatan bagi lembaga untuk memberikan klarifikasi terutama yang dianggap merugikan lembaganya. Begitu juga dengan wartawan wajib memberikan ruang untuk pemberitaan berimbang,” tegasnya.
Sekretaris AJI Denpasar, Yoyo Raharyo angkat bicara terkait bungkamnya Kabid Humas Polda Bali kepada wartawan. Katanya, sebagai pejabat publik apalagi sebagai juru bicara Polda Bali, Syamsi harus menjalankan fungsi. Jika ia menghidar dari wartawan maka ia tidak berfungsi sesuai jabatannya. “Ya kalau menghindar, ya, konyol. Seharusnya sebagai juru bicara Polda dia tidak seperti itu. Dia harus berhadapan dengan wartawan, harus profesional,” jelas Yoyo.
Yoyo melanjutkan, sikap Kabid Humas Polda Bali yang seharusnya menjembatani Polda Bali dengan masyarakat seharusnya bisa kooperatif. Pasalnya, kata dia, Polda Bali merupakan badan publik. Jika Kabid Humas Polda Bali tidak bisa diwawancarai, maka sebaiknya tidak ada Bidang Humas di Polda Bali.
“Buat apa ada Humas kalau tidak menjalankan fungsinya, salah satunya menjadi corong Polda kepada publik. Dan wartawan adalah profesi yang menjadi jembatan bagi publik mendapatkan informasi?” katanya.
Dia menjelaskan, fungsi Kabid Humas Polda Bali sudah jelas. Ia juga membantu Kapolda dalam menyampaikan informasi kepada publik. “Kalau Kabid Humas tidak memberikan keterangan, buat apa ada Kabid Humas? Ya mending wawancara langsung dengan Kapolda. Saya pertanyakan, kok ada Kabidhumas seperti ini,” tandasnya.
Menurut Yoyo, sikap Kabid Humas yang selalu menghindari wartawan menjadi tanda tanya. Kalau begitu yang harus dipertanyakan adalah Kapolda Bali, mengapa memiliki Kabid Humas seperti ini.
“Kabid Humas harus proaktif. Ketika ditemui wartawan, harus menerimanya. Toh apa yang ditanyakan juga belum diketahui. Perkara pertanyaan sulit dijawab, atau belum mengetahui perkembangan kasus yang ditanyakan, bisa sampaikan sejujurnya. Bukan menghindar,” tutupnya.
