26.3 C
Jakarta
25 April 2024, 6:15 AM WIB

Ramaikan Tagar Justice For Audrey, Togar: Aparat Harus Bertindak Tegas

DENPASAR – Seorang siswi SMP di Pontianak diduga menjadi korban pengeroyokan oleh siswi SMA. Bahkan hashtag #JusticeForAudrey mendadak viral dan menjadi trending topic worldwide.

Pengeroyokan itu terjadi Jumat 29 Maret 2019. Namun yang sangat disayangkan korban baru melaporkan hal tersebut 7 hari setelah kejadian.

Kondisi ini menjadi perhatian Panglima Hukum Togar Situmorang, S.H., M.H., M.A.P. yang juga Managing Partner Law Office Togar Situmorang & Associates yang beralamat

di Jl. Tukad Citarum No. 5A Renon, Jl. Bypass Ngurah Rai No.407, dan juga merupakan rekanan OTO 27 yaitu bisnis usaha yang bergerak di bidang,

Insurance AIA, Property penjualan Villa, Showroom Mobil, Showroom Motor Harley Davidson, Food Court dan juga Barber Shop yang beralamat di Jl. Gatot Subroto Timur No. 22 Denpasar Bali.

Menurutnya, Tim Kantor Hukum Togar Situmorang & Associates akan terus memantau dan siap mengawal kasus ini agar korban mendapatkan keadilan.

Karena berita yang beredar di media sangat menyimpang dengan berita yang diberikan oleh pihak Kepolisian.

Menurut berita yang beredar di media, korban dikeroyok oleh 12 orang siswi SMA. Namun Kepolisian di Polsek (Pontianak) Selatan menyebut hanya ada 3 orang pelaku pengeroyokan.

Bukan hanya itu, media juga memberitakan para pelaku pengeroyokan menendang korban, memukul korban, menyeret korban sampai kepalanya dibenturkan ke aspal.

Yang lebih parahnya lagi alat vital korban ditusuk hingga menimbulkan pembengkakan di area kewanitaan korban.

Namun pihak Kepolisian juga memberitakan bahwa hal itu tidak dibenarkan. Advokat yang masuk di dalam 100 Advokat Hebat versi majalah PropertynBank,

meminta khususnya tim unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polresta Pontianak harus mendapatkan visum atas korban dan meminta rekam jejak medis sebelumnya, agar dugaan-dugaan tersebut dapat dibuktikan.

Ironinya para pelaku pengeroyokan tidak ada merasa bersalah dalam kasus tersebut. Malah masih eksis di akun instagram pribadinya dengan mengunggah foto  selfie dan video boomerang pada saat di kantor polisi.

Diduga para pelaku pengeroyokan punya backing yang kuat. Menurut Caleg DPRD Provinsi Bali dapil Denpasar Nomor urut 7, kasus ini yang harus di desak dan di kritisi adalah pihak dan lembaga yang berwenang.

Caleg millennial yang mempunyai tagline Siap Melayani Bukan Dilayani, berharap para pelaku pengeroyokan mendapatkan hukuman yang seadil-adilnya dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.

Togar yang saat ini sedang menyelesaikan program S3 Ilmu Hukum di Universitas Udayana Bali, mendesak pihak Kepolisian dan instansi-instansi terkait lainnya memproses hukum para pelaku sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Jangan ada intervensi. Jangan dilema menghukum pelaku remaja. Mari berhenti memandang  perundangan pada remaja sebagai hal yang biasa-biasa saja.

Karena ada sanksi dan hukuman untuk anak pelaku pidana. Sanksi pidana ini untuk membuat pelaku jera dan merasa bahwa apa yang mereka lakukan adalah perbuatan yang sangat salah.

Sehingga kejadian seperti ini tidak terjadi lagi di Indonesia. “Segera putus rantai kekerasan sebelum lebih banyak lagi korban-korban yang lain,” tegas Ketua Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi (GNPKRI) Provinsi Bali ini.

Dewan Pakar Forum Bela Negara Provinsi Bali, juga menuntut Negara harus hadir memenuhi hak pemulihan bagi korban.

Melakukan rehabilitasi sebagai individu di bawah umur. Korban beserta keluarga yang dirugikan segera mendapatkan bimbingan serta

bantuan yang sebaik baiknya oleh pemerintah maupun keluarga pelaku pengeroyokan ataupun semua pihak yang terlibat.

Sehingga korban tidak mengalami trauma yang berkepanjangan. Dan luka fisik yang dialami korban segera ditangani dengan pihak medis dengan sebaik-baiknya.

“Buat para pelaku yang menyerang korban, yang tanpa alasan jelas dan tanpa ampun. Kalian tidak hanya melukai 1 orang saja tapi melukai 1 Indonesia.

Kalian menciptakan ketakutan yang harus bersama di lawan. Kejadian ini tidak boleh terulang kepada siapapun dan dimanapun,” bebernya.

“Saya tidak mengerti mengapa ada sekelompok manusia yang bisa sebegitu tenangnya tampil di sosial media setelah mampu memberikan bekas luka dan darah pada tubuh seorang yang masih belia,” tandasnya.

Apa bagi mereka (pelaku) kekerasan adalah satu satunya cara untuk menyelesaikan persoalan? “Lisan yang tertata dengan baik sepertinya

masih akan kalah dengan manusia yang memang hanya menuruti hawa nafsu semata,” tegas Pengamat Kebijakan Publik ini.

Luka yang ada bukanlah hasil dari becanda. Namun sebuah bukti yang mengaku dewasa pun bisa berkelakuan sangat hina.

Berbuat keji secara sadar, seperti tak memiliki belas kasih dengan membabi buta tak berhenti menghajar.

“Semoga keadilan tak pernah pudar untuk membuat pelaku menjadi sadar, semoga hukum di negeri ini tak hanya sekedar kelakar,” tutup Ketua POSSI Denpasar ini. (rba)

DENPASAR – Seorang siswi SMP di Pontianak diduga menjadi korban pengeroyokan oleh siswi SMA. Bahkan hashtag #JusticeForAudrey mendadak viral dan menjadi trending topic worldwide.

Pengeroyokan itu terjadi Jumat 29 Maret 2019. Namun yang sangat disayangkan korban baru melaporkan hal tersebut 7 hari setelah kejadian.

Kondisi ini menjadi perhatian Panglima Hukum Togar Situmorang, S.H., M.H., M.A.P. yang juga Managing Partner Law Office Togar Situmorang & Associates yang beralamat

di Jl. Tukad Citarum No. 5A Renon, Jl. Bypass Ngurah Rai No.407, dan juga merupakan rekanan OTO 27 yaitu bisnis usaha yang bergerak di bidang,

Insurance AIA, Property penjualan Villa, Showroom Mobil, Showroom Motor Harley Davidson, Food Court dan juga Barber Shop yang beralamat di Jl. Gatot Subroto Timur No. 22 Denpasar Bali.

Menurutnya, Tim Kantor Hukum Togar Situmorang & Associates akan terus memantau dan siap mengawal kasus ini agar korban mendapatkan keadilan.

Karena berita yang beredar di media sangat menyimpang dengan berita yang diberikan oleh pihak Kepolisian.

Menurut berita yang beredar di media, korban dikeroyok oleh 12 orang siswi SMA. Namun Kepolisian di Polsek (Pontianak) Selatan menyebut hanya ada 3 orang pelaku pengeroyokan.

Bukan hanya itu, media juga memberitakan para pelaku pengeroyokan menendang korban, memukul korban, menyeret korban sampai kepalanya dibenturkan ke aspal.

Yang lebih parahnya lagi alat vital korban ditusuk hingga menimbulkan pembengkakan di area kewanitaan korban.

Namun pihak Kepolisian juga memberitakan bahwa hal itu tidak dibenarkan. Advokat yang masuk di dalam 100 Advokat Hebat versi majalah PropertynBank,

meminta khususnya tim unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polresta Pontianak harus mendapatkan visum atas korban dan meminta rekam jejak medis sebelumnya, agar dugaan-dugaan tersebut dapat dibuktikan.

Ironinya para pelaku pengeroyokan tidak ada merasa bersalah dalam kasus tersebut. Malah masih eksis di akun instagram pribadinya dengan mengunggah foto  selfie dan video boomerang pada saat di kantor polisi.

Diduga para pelaku pengeroyokan punya backing yang kuat. Menurut Caleg DPRD Provinsi Bali dapil Denpasar Nomor urut 7, kasus ini yang harus di desak dan di kritisi adalah pihak dan lembaga yang berwenang.

Caleg millennial yang mempunyai tagline Siap Melayani Bukan Dilayani, berharap para pelaku pengeroyokan mendapatkan hukuman yang seadil-adilnya dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.

Togar yang saat ini sedang menyelesaikan program S3 Ilmu Hukum di Universitas Udayana Bali, mendesak pihak Kepolisian dan instansi-instansi terkait lainnya memproses hukum para pelaku sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Jangan ada intervensi. Jangan dilema menghukum pelaku remaja. Mari berhenti memandang  perundangan pada remaja sebagai hal yang biasa-biasa saja.

Karena ada sanksi dan hukuman untuk anak pelaku pidana. Sanksi pidana ini untuk membuat pelaku jera dan merasa bahwa apa yang mereka lakukan adalah perbuatan yang sangat salah.

Sehingga kejadian seperti ini tidak terjadi lagi di Indonesia. “Segera putus rantai kekerasan sebelum lebih banyak lagi korban-korban yang lain,” tegas Ketua Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi (GNPKRI) Provinsi Bali ini.

Dewan Pakar Forum Bela Negara Provinsi Bali, juga menuntut Negara harus hadir memenuhi hak pemulihan bagi korban.

Melakukan rehabilitasi sebagai individu di bawah umur. Korban beserta keluarga yang dirugikan segera mendapatkan bimbingan serta

bantuan yang sebaik baiknya oleh pemerintah maupun keluarga pelaku pengeroyokan ataupun semua pihak yang terlibat.

Sehingga korban tidak mengalami trauma yang berkepanjangan. Dan luka fisik yang dialami korban segera ditangani dengan pihak medis dengan sebaik-baiknya.

“Buat para pelaku yang menyerang korban, yang tanpa alasan jelas dan tanpa ampun. Kalian tidak hanya melukai 1 orang saja tapi melukai 1 Indonesia.

Kalian menciptakan ketakutan yang harus bersama di lawan. Kejadian ini tidak boleh terulang kepada siapapun dan dimanapun,” bebernya.

“Saya tidak mengerti mengapa ada sekelompok manusia yang bisa sebegitu tenangnya tampil di sosial media setelah mampu memberikan bekas luka dan darah pada tubuh seorang yang masih belia,” tandasnya.

Apa bagi mereka (pelaku) kekerasan adalah satu satunya cara untuk menyelesaikan persoalan? “Lisan yang tertata dengan baik sepertinya

masih akan kalah dengan manusia yang memang hanya menuruti hawa nafsu semata,” tegas Pengamat Kebijakan Publik ini.

Luka yang ada bukanlah hasil dari becanda. Namun sebuah bukti yang mengaku dewasa pun bisa berkelakuan sangat hina.

Berbuat keji secara sadar, seperti tak memiliki belas kasih dengan membabi buta tak berhenti menghajar.

“Semoga keadilan tak pernah pudar untuk membuat pelaku menjadi sadar, semoga hukum di negeri ini tak hanya sekedar kelakar,” tutup Ketua POSSI Denpasar ini. (rba)

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/