DENPASAR – Pascapenangkapan AA Ngurah Alit Wiraputra oleh tim Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Bali pada Kamis (11/4) lalu, nama organisasi Kadin sponatn ikut terbawa-bawa.
Padahal, secara organisasi, Kadin Bali tidak ikut terlibat sama sekali. Karena kitu, pengurus Kadin Bali meminta kasus yang hadapi Alit Wiraputra tidak lagi disangkutpautkan dengan nama organisasi.
Wakil Ketua Kadin Bali Bidang Hubungan Internasional Jero Gede Witama mengatakan, pekan depan Kadin akan menggelar pertemuan kecil.
Pertemuan ini bakal membahas nasib kepengurusan usai penangkapan Alit Wiraputra. “Karena Kadin tidak boleh berhenti,” Jero Witama.
Rencananya, pertemuan kecil yang digelar pada Senin (15/4) itu bakal melibatkan dewan penasehat, dewan pengarah, sampai dengan pengurus.
Pertemuan itu juga akan mengundang perwakilan dari Kadin pusat untuk mendampingi. “Apakah bisa menunjuk Plt (pelaksana tugas) langsung atau mesti melalui mekanisme Muslab (musyawarah luar biasa). Hari Senin (15/4), itu akan ditentukan,” papar Witama.
Witama mengaku kaget dengan kasus yang menimpa Alit Wiraputra. “Awalnya kami shock dan prihatin (mendengar penangkapan Alit). Karena kami tidak mengetahui kejadiannya,” jelasnya.
Yang jelas, kata dia, kejadian ini diluar urusan Kadin. “Justru kami baru tahu inti permasalahannya sudah sangat lama. Tapi baru muncul sekarang,” kata Jero Gede Witama.
Karena itu, pihaknya juga meminta masyarakat melihat peristiwa hukum yang sedang dihadapi Alit Wiraputra secara proporsional.
Terlebih, inti persoalannya terjadi jauh sebelum Alit menjabat sebagai Ketua Kadin Bali. “Makanya kami bersurat ke Polda. Termasuk ke Kapolda. Supaya kami diberikan arahan. Karena ini kan kasusnya di luar Kadin,” ungkapnya.
Pihaknya mengaku tidak ingin persoalan hukum Alit Wiraputra melebar dan membuat situasi tidak kondusif di internal organisasi.
Terlebih Kadin membawahi 30 lebih asosiasi atau perhimpunan pengusaha dan anggotanya terdiri dari 600 lebih pengusaha di Bali.
