Tahun ini Kabupaten Buleleng mendapat tambahan penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH). Peserta program ini diharapkan bisa keluar dari zona kemiskinan lebih cepat.
EKA PRASETYA, Singaraja
WAJAH Putu Sri Marsih, 42, terlihat tegang. Ibu rumah tangga yang sehari-harinya tinggal di Banjar Dinas Corot, Desa Dencarik, Kecamatan Banjar itu, harap-harap cemas. Menanti namanya dipanggil.
Mengenakan baju kebaya warna putih, Sri Marsih memegang erat-erat secarik fotocopy kartu keluarga dan KTP. Ia berharap namanya segera dipanggil petugas, untuk diverifikasi.
Siang kemarin (1/2), ratusan warga penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Banjar, Buleleng, dan Sukasada, memang berkumpul di Gedung Wanita Laksmi Graha.
Mereka mengikuti seremoni penyerahan bantuan PKH, yang dilakukan oleh Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana.
Selain itu, kemarin mereka juga akan melengkapi berkas untuk pembuatan rekening, guna melancarkan proses pencairan bantuan tunai.
Sri Marsih adalah satu dari puluhan ribu warga yang menerima bantuan PKH di Kabupaten Buleleng. Namanya baru masuk dalam program tahun ini.
Sebelumnya, namanya tak pernah masuk dalam daftar. Padahal sudah berkali-kali diusulkan. Meski tak pernah masuk dalam PKH, ia sempat menikmati beberapa kemudahan dari pemerintah.
“Tahun-tahun sebelumnya saya dapat raskin. KIS (Kartu Indonesia Sehat, Red) juga dapat tahun lalu. Kalau PKH, baru tahun ini. Belum tahu dapatnya berapa,” ujar Sri Marsih.
Ia mengaku bisa bernafas lega mendapat bantuan PKH. Sebab dua orang anaknya, masing-masing Kadek Sariyani, 17, dan Komang Nadi Asih, 10, masih sekolah.
Sementara suaminya, Made Astawa, 44, hanya bekerja sebagai petani penggarap sawah orang lain. Uang bantuan PKH itu, akan digunakan menunjang pendidikan anak-anaknya.
“Ya buat beli buku. Ongkos ke sekolah. Masih ada tanggungan lagi dua anak. Anak saya harus sekolah tinggi-tinggi, biar dapat kerja yang baik,” harapnya.
Tahun ini jumlah penerima PKH di Kabupaten Buleleng memang meningkat. Tahun lalu, jumlah penerima hanya 16.574 keluarga penerima manfaat (KPM).
Khusus di tahun ini, Kementerian Sosial memberikan tambahan kuota sebanyak 10.146 KPM. Sehingga total ada 26.720 KPM di Buleleng yang akan menerima bantuan PKH tahun ini.
Total bantuan pun signifikan, mencapai Rp 37,7 miliar. “Kami sebenarnya mengusulkan lebih banyak. Tapi yang lulus verifikasi dari Kemensos, sebanyak 10.146 KPM ini.
Kami sudah usulkan lagi. Mudah-mudahan pada pertengahan tahun ini ada penambahan dari pusat,” ungkap Kepala Dinas Sosial Buleleng Gede Sandhiyasa.
Nantinya, jelas Sandhiyasa, bantuan akan dicairkan tiap tiga bulan sekali. Tiap keluarga akan menerima bantuan yang berbeda. Selain itu jumlah penerima juga bisa saja berkurang.
Apabila mereka dianggap sudah tak miskin lagi, maka bantuan akan dihentikan. Terlebih dalam PKH, penerima manfaat akan menerima bantuan pangan, rumah, bantuan pendidikan dalam bentuk tunai, jaminan kesehatan, hingga modal usaha.
Sementara itu Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana dalam sambutannya, mengingatkan agar warga penerima manfaat, memanfaatkan bantuan itu untuk kegiatan positif.
“Jangan nanti uang bantuannya dipakai hura-hura. Dipakai ngelau, metuakan. Kalau dipakai hal-hal seperti itu, sampai kapan pun tidak akan naik taraf hidupnya. Gunakan untuk hal-hal positif,” ujar Agus.
Ia meminta bantuan yang disalurkan pemerintah, digunakan sesuai peruntukannya. Misalnya bantuan pendidikan, agar digunakan mendukung sekolah anak-anak. Demikian pula dengan modal usaha, agar digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang produktif. Misalnya digunakan untuk ternak.
Lebih lanjut Agus mengatakan, pemerintah kini tengah menyusun road map pengentasan kemiskinan di Buleleng. Pemerintah menyusun pementasan mekanisme pengentasan, disamping meluncurkan program-program bantuan.
Agus meyakini ketersediaan infrastruktur, seperti jalur shortcut, bandara, dan revisi Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Bali, akan memberi dampak positif bagi perekonomian di Buleleng.
“Infrastruktur itu kami harap bisa menjawab masalah kesejahteraan di Buleleng, sehingga lebih baik. Tidak ada ketimpangan. Sekarang kita ada di peringkat lima (kemiskinan). Kalau aksesbilitas selesai, saya kira (kemiskinan) bisa lebih rendah lagi,” tandasnya. (*)
