DENPASAR – Usai mendepak para sesepuh Golkar Bali yang dikenal sebagai loyalis mantan Ketua Golkar Bali I Ketut Sudikerta,
Plt. Ketua DPD I Golkar Bali Gde Sumarjaya Linggih alias Demer kembali membuat keputusan yang berpotensi memicu konflik internal kian meluas.
Demer kemarin menggelar rapat pleno guna memutuskan dan mengesahkan jajaran kepengurusan hasil reshuffle beberapa waktu lalu.
Rapat digelar secara tertutup di Sekretariat DPD Golkar Bali, Jalan Surapati, Denpasar. Demer menawari para loyalis Sudikerta sebagai penasehat atau dewan pertimbangan partai.
“Ada yang tidak terakomodir dan kami akui, kami akan tempatkan mereka di Dewan Pertimbangan. Melihat senioritas dan itupun kalau dia mau,” kata Demer kepada awak media.
Seperti diberitakan sebelumnya, Demer mencopot para loyalis Sudikerta. Di antaranya Wakil Ketua Bidang Organisasi dan Daerah I Gusti Putu Wijaya yang digantikan oleh Ketua DPD II Golkar Gianyar, Made Dauh Wijana.
Menariknya, Dauh Wijana yang dikenal sebagai loyalis Demer sebelumnya juga duduk sebagai Ketua Fraksi Golkar DPRD Bali menggeser Wayan Gunawan yang sudah beberapa periode duduk sebagai ketua fraksi.
Selain itu, beberapa nama juga ikut diganti oleh Demer. Di antaranya, Wakil Ketua Koordinator Bidang Pemenangan Wilayah Denpasar, Wayan Subawa yang diganti oleh Ida Bagus Gede Udiyana.
Wakil Ketua Koordinator Bidang Pemenangan Wilayah Badung, Made ‘Dedung’ Suardana yang digantikan oleh IGN Agung Citra Umbara.
Wakil Ketua Bidang Pengabdian Masyarakat, Anak Agung Ngurah Rai Wiranata yang digantikan Komang Agus Satuhedi.
Wakil Ketua Bidang Organisasi dan Daerah yang dicopot Demer, I Gusti Putu Wijaya mengaku heran dengan keputusan Demer tersebut.
Pasalnya, saat ini menurutnya sudah ada Dewan Pertimbangan di Golkar Bali yang diketuai oleh Ketut Suwandhi.
“Saya ditawari sebagai Dewan Pertimbangan? Ya mesti ada pertemuan antara Pak Suwandhi dengan DPD I Provinsi, karena Pak Suwandhi ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pertimbangan,” ucapnya.
Ia juga menjelaskan bahwa secara AD/ART penentuan posisi Dewan Pertimbangan haruslah melalui mekanisme musyawarah daerah atau Musda.
Wijaya mencontohkan saat pelaksanaan Musda Golkar di tahun 2015 lalu. Ketua terpilih saat itu yakni Ketut Sudikerta menunjuk Suwandi sebagai dewan pertimbangan DPD Golkar Bali.
“Jelas di AD/ART ataupun Juklak dan Juknis Musda mengatakan bahwa Ketua Dewan Pertimbangan diputuskan oleh Musda.
Sedangkan saat Musda lalu dalam pleno terakhir di laporan formatur disampaikan itu dan jelas, dan pimpinan Musda saat itu Pak Nurdin Halid, sudah diketok palu,” ucap dia.
Hal ini, membuat menurutnya tidak ada alasan apapun untuk mengganti posisi Dewan Pertimbangan di Golkar Bali.
“Mengenai persoalan ketelisut dimana, kan banyak saksi di sana, karena paripurna terakhir, nggak ada alasan lagi mengganti ketua,” tegasnya.
