DENPASAR – Gubernur Bali I Wayan Koster mengatakan, untuk mewujudkan visi, Koster merumuskan 22 misi yang menjadi arah kebijakan pembangunan Bali.
Dikemas dalam program di bidang pangan, sandang, kesehatan, pendidikan, jaminan sosial, ketenagakerjaan, adat, agama, budaya, pariwisata, dan pembangunan infrastruktur.
Gubernur Koster juga menyiapkan sejumlah program pendukung pembangunan infrastruktur darat, laut, dan udara secara terintegrasi dan terkoneksi
dalam bidang pelayanan publik serta penunjang pariwisata, penyediaan air, dan penyediaan energi listrik dalam rangka kemandirian energi.
Terkait infrastruktur jalan akan dilakukan standardisasi kualitas infrastruktur jalan se-Bali, pembangunan dan pengembangan shortcut antar kabupaten, pembangunan jalan tol atau arteri lingkar Bali,
kereta api lingkar Bali, pengembangan pelabuhan bongkar muat Celukan Bawang berstandar internasional, pelabuhan kapal pesiar di Benoa dan Amed atau Tanah Ampo, dan pembangunan bandara internasional Bali Utara.
“Shortcut pertama yang kami prioritaskan adalah shortcut Singaraja-Denpasar. Dimulai tahun ini (2018, red). Tahun ini titik 5 dan 6.
Tahun depan titik 3 dan 4. Kami sudah siapkan anggaran untuk membiayai ini (3 dan 4, red) dari APBD Provinsi Bali,” katanya.
Imbuhnya, untuk titik 1 sampai 10 pembiayaan akan sharing antara APBN dengan APBD Bali. Termasuk APBD Kabupaten Badung.
“Kan begitu Bapak Bupati Badung?” tanya Koster kepada Nyoman Giri Prasta. “One island, one management, and one commando. Kalau infrastruktur terintegrasi di Bali bagus.
Para wisatawan akan bisa lebih banyak menikmati objek wisata. Denpasar dan Badung. PHR akan dibagi dengan kabupaten lain, bukan karena alasan baik-baikan. Tapi karena kebutuhan Bersama,” jelasnya.
