NEGARA – Tensi politik di Jembrana jelang pemilihan gubernur (Pilgub) Bali mulai memanas. Lawan politik mulai mengorek kesalahan.
Neon box di median Jalan Ngurah Rai, Kota Negara, bergambar I Wayan Koster dengan tulisan Koster Bali Satu (KBS) mulai diprotes karena konten yang terpasang dinilai tidak tepat dan menguntungkan bakal calon tertentu.
Menurut Ketua PAC Partai Demokrat Kecamatan Jembrana I Putu Dwita, neon box bergambar KBS dan I Made Kembang Hartawan selaku ketua DPC PDIP Jembrana terpasang sejak Agustus 2016 lalu.
Semestinya, satuan Polisi Pamong Praja (SatpolPP) Jembrana tegas menurunkan. “Harus dibongkar, kontennya tidak boleh menggunakan salah satu pasangan bakal calon,” ujar Dwita kemarin.
Anggota DPRD Jembrana ini mempertanyakan izin pemasangan neon box bergambar KBS tersebut, apakah difasilitasi pemerintah daerah atau pihak ketiga.
Pihak terkait dalam hal ini Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Jembrana harus mengevaluasi izinnya.
Karena beberapa neon box dengan jenis dan tempat yang sama justru gambarnya berbeda, yakni Bupati dan Wakil bupati Jembrana.
“Ini yang pasang Dinas kominfo (Dinas Komunikasi dan Informatika) atau pihak ketiga,” ujarnya
NEGARA – Tensi politik di Jembrana jelang pemilihan gubernur (Pilgub) Bali mulai memanas. Lawan politik mulai mengorek kesalahan.
Neon box di median Jalan Ngurah Rai, Kota Negara, bergambar I Wayan Koster dengan tulisan Koster Bali Satu (KBS) mulai diprotes karena konten yang terpasang dinilai tidak tepat dan menguntungkan bakal calon tertentu.
Menurut Ketua PAC Partai Demokrat Kecamatan Jembrana I Putu Dwita, neon box bergambar KBS dan I Made Kembang Hartawan selaku ketua DPC PDIP Jembrana terpasang sejak Agustus 2016 lalu.
Semestinya, satuan Polisi Pamong Praja (SatpolPP) Jembrana tegas menurunkan. “Harus dibongkar, kontennya tidak boleh menggunakan salah satu pasangan bakal calon,” ujar Dwita kemarin.
Anggota DPRD Jembrana ini mempertanyakan izin pemasangan neon box bergambar KBS tersebut, apakah difasilitasi pemerintah daerah atau pihak ketiga.
Pihak terkait dalam hal ini Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Jembrana harus mengevaluasi izinnya.
Karena beberapa neon box dengan jenis dan tempat yang sama justru gambarnya berbeda, yakni Bupati dan Wakil bupati Jembrana.
“Ini yang pasang Dinas kominfo (Dinas Komunikasi dan Informatika) atau pihak ketiga,” ujarnya
