RadarBali.com – Pemimpin Bali ke depan dituntut visioner. Hal itu diungkapkan Anggota Komisi IV DPR RI, Anak Agung Adhi Mahendra, Jumat (14/7) kemarin dalam acara bedah buku Bali Bandara Estafet untuk Generasi Muda di Gedung Wiswa Sabha Utama Kantor Gubernur Bali.
Politisi Fraksi Golongan Karya itu menyebut beberapa tantangan sedang dihadapi masyarakat Bali. “Tatanan pembangunan yang berbasiskan budaya Bali, perilaku masyarakat yang berbasiskan budaya Bali, ini visionernya nggak ada. Ini bahaya,” ucapnya.
Pembangunan di Bali saat ini terangnya banyak yang menyalahi aturan. Misalnya melewati trotoar, sempadan jalan, sempadan sungai, dan sempadan pantai.
“Ini harus dijaga. Inilah yang harus dipegang atau menjadi landasan dasar pemimpin Bali berikutnya,” tandasnya.
Adhi Mahendra juga menyoroti pembangunan Bali yang melenceng atau tidak mengacu pada arsitektur khas Bali, khususnya di pintu-pintu masuk Bali.
“Siapa yang harus kita suruh menjaga Bali kalau bukan diri kita sendiri,” ucapnya. Penggelontoran dana pembangunan fisik yang memicu musibah budaya seperti dibongkarnya pura-pura tua dan situs sejarah yang diakui dunia menuai kritik politisi asal Kerobokan, Kuta Utara, Badung.
Dirinya menyebut itulah dampak pembangunan yang lepas dari sosial budaya Bali. “Itu yang nggak boleh. Tidak setuju saya. Ke depan kita harus mendorong tatanan pembangunan hunian yang bernuansa Bali,” paparnya.
RadarBali.com – Pemimpin Bali ke depan dituntut visioner. Hal itu diungkapkan Anggota Komisi IV DPR RI, Anak Agung Adhi Mahendra, Jumat (14/7) kemarin dalam acara bedah buku Bali Bandara Estafet untuk Generasi Muda di Gedung Wiswa Sabha Utama Kantor Gubernur Bali.
Politisi Fraksi Golongan Karya itu menyebut beberapa tantangan sedang dihadapi masyarakat Bali. “Tatanan pembangunan yang berbasiskan budaya Bali, perilaku masyarakat yang berbasiskan budaya Bali, ini visionernya nggak ada. Ini bahaya,” ucapnya.
Pembangunan di Bali saat ini terangnya banyak yang menyalahi aturan. Misalnya melewati trotoar, sempadan jalan, sempadan sungai, dan sempadan pantai.
“Ini harus dijaga. Inilah yang harus dipegang atau menjadi landasan dasar pemimpin Bali berikutnya,” tandasnya.
Adhi Mahendra juga menyoroti pembangunan Bali yang melenceng atau tidak mengacu pada arsitektur khas Bali, khususnya di pintu-pintu masuk Bali.
“Siapa yang harus kita suruh menjaga Bali kalau bukan diri kita sendiri,” ucapnya. Penggelontoran dana pembangunan fisik yang memicu musibah budaya seperti dibongkarnya pura-pura tua dan situs sejarah yang diakui dunia menuai kritik politisi asal Kerobokan, Kuta Utara, Badung.
Dirinya menyebut itulah dampak pembangunan yang lepas dari sosial budaya Bali. “Itu yang nggak boleh. Tidak setuju saya. Ke depan kita harus mendorong tatanan pembangunan hunian yang bernuansa Bali,” paparnya.
