DENPASAR –Usai bersaksi dalam persidangan perkara dugaan korupsi e-KTP dengan terdakwa mantan Ketua DPR, Setya Novanto di Pengadilan Tipikor Jakarta,
Senin (19/2) lalu, Nazaruddin mengaku heran dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum juga menjerat mantan Pimpinan Banggar DPR dari Fraksi Demokrat, Mirwan Amir dan politikus PDIP, Wayan Koster.
Menurut Nazar, terdapat ratusan miliar rupiah yang mengalir dari Permai Group miliknya kepada sejumlah politikus, seperti Mirwan Amir dan Wayan Koster.
Permai Grup merupakan kerajaan bisnis Nazaruddin yang menggarap sejumlah proyek yang anggarannya dari APBN.
Secara terpisah, Wakil Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Parera ketika dikonfirmasi soal kepala daerah dan calon kepala daerah
yang terindikasi korupsi menjelaskan bahwa dalam tahun politik seperti ini segala cara dilakukan untuk mendongkrak popularitas calon.
Hugo menyarankan bila bisa dibuktikan penegak hukum tentu melakukan langkah hukum sesuai mekanisme.
Tak lupa, ia membantah celoteh Muhammad Nazaruddin, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat yang terus menyebut nama I Wayan Koster yang katanya terlibat dalam korupsi Hambalang.
“Kasus itu sudah selesai dan kader kami tidak terbukti. Jangan diungkit-ungkit lagi hanya karena momen Pilkada. Rakyat juga sudah cerdas menilainya,” ujarnya.
DENPASAR –Usai bersaksi dalam persidangan perkara dugaan korupsi e-KTP dengan terdakwa mantan Ketua DPR, Setya Novanto di Pengadilan Tipikor Jakarta,
Senin (19/2) lalu, Nazaruddin mengaku heran dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum juga menjerat mantan Pimpinan Banggar DPR dari Fraksi Demokrat, Mirwan Amir dan politikus PDIP, Wayan Koster.
Menurut Nazar, terdapat ratusan miliar rupiah yang mengalir dari Permai Group miliknya kepada sejumlah politikus, seperti Mirwan Amir dan Wayan Koster.
Permai Grup merupakan kerajaan bisnis Nazaruddin yang menggarap sejumlah proyek yang anggarannya dari APBN.
Secara terpisah, Wakil Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Parera ketika dikonfirmasi soal kepala daerah dan calon kepala daerah
yang terindikasi korupsi menjelaskan bahwa dalam tahun politik seperti ini segala cara dilakukan untuk mendongkrak popularitas calon.
Hugo menyarankan bila bisa dibuktikan penegak hukum tentu melakukan langkah hukum sesuai mekanisme.
Tak lupa, ia membantah celoteh Muhammad Nazaruddin, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat yang terus menyebut nama I Wayan Koster yang katanya terlibat dalam korupsi Hambalang.
“Kasus itu sudah selesai dan kader kami tidak terbukti. Jangan diungkit-ungkit lagi hanya karena momen Pilkada. Rakyat juga sudah cerdas menilainya,” ujarnya.
