DENPASAR – Upaya maksimal akan dilakukan oleh Asosiasi Provinsi (Asprov) PSSI Bali, untuk menekan kemungkinan
program-program yang dirancang mengalami gangguan pasca penetapan Plt Ketua Umum Joko Driyono sebagai tersangka.
Sebagai catatan, pasca Satgas Anti Mafia Bola menetapkan Jokdri – sapaan akrabnya sebagai tersangka – desakan PSSI segera menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) mencuat.
KLB dianggap sebagai cara paling tepat untuk menentukan ketua yang baru yang dianggap pas untuk memperbaiki kondisi sepak bola Indonesia.
“Kami belum punya kandidat, dari Bali pasti menginginkan putra terbaik warga negara Indonesia. Siapakah mereka itu, yang penting komitmen
untuk memajukan persepakbolaan Indonesia ke depan,” kata Ketua Umum Asprov PSSI Bali, Ketut Suardana. “Kalau memang perlu KLB, kami akan dukung,” imbuhnya.
Pihaknya pun mendukung upaya Satgas Anti Mafia Bola untuk mengusut tuntas kasus-kasus kecurangan yang ada di tubuh PSSI.
“Kami prihatin dengan kondisi di pusat. Biar mereka yang di pusat menyelesaikan. Kalau nanti sudah selesai, apa yang kami harus lakukan di daerah biar jelas,” kata Suardana.
Disinggung pengaruh terhadap program-program yang ada di daerah, pria asal Ubud ini menerangkan hal tersebut pasti ada.
Secara teknis misalnya terkait dengan jalannya kompetisi yang ada di daerah. “Kalau di pusat tidak memberikan regulasi atau petunjuk
kita itu tidak bisa melaksanakan kegiatan kompetisi, karena ada jenjangnya, juara sini ke mana gitu, kapan waktunya, regulasi itu yang pengaruh,” jelasnya.
Saat disinggung apakah kondisi ini akan juga berpengaruh pada kompetisi liga 1 sebagai kompetisi sepakbola penting nasional, dia mengaku tidak tahu.
“Belum tahu, tunggu informasi saja. Harapan kami, segala sesuatu yang menjadi bagian dari kegiatan nasional agar bisa berjalan dengan baik,” tandasnya.
