SINGARAJA – Alokasi anggaran belanja daerah benar-benar dikepras habis. Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus putar otak untuk memastikan program kegiatan dapat berjalan.
Saat ini seluruh pimpinan SKPD disebut hanya memprioritaskan kegiatan rutin saja. Sementara program kegiatan ditunda sementara wkatu sampai ada kepastian dana.
Badan Perencanaan dan Pembangunan (Bappeda) Buleleng sendiri kemarin (5/3) melakukan rapat marathon untuk membahas pemangkasan anggaran.
Rapat berlangsung sejak pagi dan masih berlangsung hingga pukul 19.00 malam. Rapat bahkan masih akan berlanjut hingga Sabtu (6/3) hari ini.
Informasi yang dihimpun Jawa Pos Radar Bali, rapat itu membahas pemangkasan anggaran besar-besaran di seluruh SKPD.
Untuk sementara waktu seluruh program kegiatan ditunda pelaksanannya. Hanya kegiatan rutin saja yang dilanjutkan.
Seperti operasional gaji, pembayaran listrik, telepon, serta perjalanan dalam daerah. Pemangkasan dilakukan seiring dengan dilakukannya refocusing anggaran untuk program vaksinasi, program perlindungan sosial, serta pemulihan ekonomi daerah.
Dari anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) sebanyak Rp 890.141.572.000, sebanyak 8 persen diantaranya dipangkas untuk program vaksinasi.
Kemudian 28 persen lainnya dipangkas untuk program perlindungan sosial dan pemulihan ekonomi. Sementara hampir 50 persen sudah habis dialokasikan untuk belanja gaji pegawai.
Sekkab Buleleng Gede Suyasa mengatakan, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tengah mempercepat proses refocusing anggaran.
Proses refocusing diharapkan sudah tuntas hari ini. Sehingga dapat dilaporkan pada DPRD Buleleng dan Kementerian Keuangan sebelum Minggu (14/3) mendatang.
Ia mengatakan saat ini konsentrasi utama pemerintah ialah memastikan ketersediaan gaji para pegawai.
“Kami berusaha hal yang bersifat rutin tetap tersedia. Gaji, tunjangan, listrik, air, telepon. Untuk kontrak juga sudah dipasang sesuai
dengan kemampuan keuangan daerah. Komitmen dari Pak Bupati, gaji tenaga kontrak tetap dibayarkan penuh,” kata Suyasa.
Lebih lanjut Suyasa mengatakan, pemerintah juga tengah menghitung kebutuhan dana untuk pemulihan ekonomi daerah.
Sejauh ini dana yang tersedia diperkirakan mencapai Rp 228 miliar. Dana itu akan digunakan untuk menstimulasi kegiatan masyarakat agar terjadi perputaran ekonomi.
Sementara program perlindungan sosial akan difokuskan menggunakan dana desa dan pos anggaran yang tersedia di Dinas Sosial Buleleng.
“BLT itu nanti dari dana desa. Untuk masyarakat yang di wilayah kelurahan, akan ditanggulangi lewat program perlindungan sosial di Dinas Sosial,” tukas Suyasa.
