SINGARAJA – Sejumlah warga di Kelurahan Kaliuntu, mendatangi Kantor Lurah Kaliuntu pagi kemarin (14/5).
Mereka memprotes penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) bagi warga. Sebab warga menilai, Bantuan Langsung Tunai (BLT) seharusnya tak hanya diberikan pada warga miskin.
Namun, juga diberikan pada warga yang terdampak. Awalnya ada belasan warga yang mendatangi Kantor Lurah Kaliuntu.
Belakangan hanya tujuh orang warga saja yang diterima sebagai perwakilan dalam penyampaian aspirasi.
Mereka diterima Camat Buleleng Nyoman Riang Pustaka, Kapolsek Kota Singaraja Kompol IGN Yudistira, dan Lurah Kaliuntu Ni Ketut Artani.
Data yang dihimpun Jawa Pos Radar Bali, ada 144 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kelurahan Kaliuntu yang selama ini menerima bantuan.
Jenis bantuannya pun berbeda-beda. Sebanyak 24 keluarga penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), 18 keluarga penerima sembako Covid-19,
44 keluarga penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan terakhir ada 58 keluarga penerima Bantuan Sosial Tunai Kementerian Sosial (BST Kemensos).
Salah seorang warga, Dewa Made Suparka mengatakan, selama ini warga memahami bahwa bantuan terkait Covid-19 harus diberikan pada warga yang terdampak.
Bukan hanya warga miskin saja. Sebab informasi itu yang sering diterima warga. “Ini jadi pertanyaan warga, sehingga kami berinisiatif bertanya langsung.
Kedua, ada masalah transparansi. Dari pihak kelurahan tidak pernah berjalan apa yang namanya transparansi. Kemudian ketiga, masalah dana PKH itu saja yang mendapatkan,” kata pria yang akrab disapa Ajik Bolo itu.
Ia pun mendesak agar pihak kelurahan memberikan informasi yang transparan terkait bantuan tersebut.
Selain itu warga juga mendesak agar dilakukan verifikasi dan validasi secara berkala pada penerima bantuan sosial di Kelurahan Kaliuntu.
“Namanya kehidupan itu kan naik turun pak. Ada yang sekarang miskin, besok-besok bisa saja mampu. Atau sebaliknya. Kami harap ada transparansi. Kami juga akan usulkan pada kelurahan, siapa saja yang layak dapat,” imbuhnya.
Sementara itu Camat Buleleng Nyoman Riang Pustaka mengatakan, pada esensinya perwakilan warga sebenarnya hanya menginginkan bentuk transparansi.
Sehingga warga bisa mengetahui siapa saja di Kelurahan Kaliuntu yang mendapat bantuan dari pemerintah selama ini.
“Kami sudah arahkan lurah dan kepala lingkungan, supaya nama penerima itu ditempel di beberapa tempat strategis supaya masyarakat tahu siapa saja yang dapat Jaring Pengaman Sosial,” kata Riang.
Sementara bagi warga yang luput dari bantuan, Riang mengatakan pemerintah akan melakukan pendataan ulang.
Apalagi Dinas Sosial Buleleng telah menyurati para camat dan lurah, untuk melakukan pendataan kembali. Nantinya pada Sabtu (18/5) usulan calon penerima,
akan disampaikan pada Dinsos Buleleng. Warga pun diminta hadir dalam rapat pembahasan sebagai bentuk transparansi.
