SINGARAJA – DPRD Buleleng meminta agar pemerintah melakukan pembenahan terhadap sektor kesehatan. Terutama yang terkait dengan jaminan kesehatan masyarakat. Dewan menilai program jaminan kesehatan masih karut marut, sehingga berdampak pada masyarakat.
Siang kemarin (25/4) DPRD Buleleng menggelar rapat paripurna. Salah satu agendanya adalah membacakan rekomendasi atas Laporan Kinerja Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Buleleng untuk tahun anggaran 2021.
Tercatat ada 30 butir rekomendasi yang disampaikan dalam poin optimalisasi penyelenggaraan urusan dan program.
Dari 30 butir rekomendasi itu, sebanyak 8 butir rekomendasi terkait dengan layanan kesehatan. Khususnya jaminan kesehatan bagi masyarakat.
Mulai dari pemegang Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang terblokir, validasi data pemegang KIS yang belum tuntas, beban piutang di RSUD Buleleng, serta kepastian akses layanan kesehatan bagi masyarakat miskin yang tak memiliki jaminan kesehatan.
Ketua DPRD Buleleng Gede Supriatna mengungkapkan butir-butir rekomendasi di bidang kesehatan memang menjadi sorotan dewan. Sebab hal itu menjadi kebutuhan dasar masyarakat. DPRD Buleleng kerap menerima pengaduan dari masyarakat soal KIS yang terblokir. Padahal KIS itu sebelumnya bisa digunakan.
“Ini sudah bertahun-tahun kami sampaikan ke pemkab agar dibenahi. Baik itu verifikasi dan validasi data. Masalah ini semakin mengemuka saat pandemi, karena kemampuan ekonomi menurun. Dulu mereka mampu iuran mandiri atau ditanggung perusahaan, sekarang tidak bisa lagi. Ini harus jadi perhatian bersama. Makanya penekanan banyak di bidang kesehatan,” kata Supriatna.
Ia mendesak agar pemerintah menguatkan basis data penerima bantuan. Utamanya yang berkaitan dengan jaminan kesehatan. Supriatna juga meminta agar pemerintah memastikan akses layanan kesehatan bagi masyarakat miskin. Lebih khusus lagi masyarakat miskin yang tidak memiliki akses terhadap jaminan kesehatan.
“Layani saja dulu, jangan ditolak karena tidak punya jaminan kesehatan. Kalau sudah sehat, izinkan pulang. Pembayaran bisa diurus belakangan. Kalau memang tidak mampu, kami juga tidak masalah kalau beban piutang itu diputihkan,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Buleleng dr. I Nyoman Sutjidra, Sp.OG mengatakan, masalah itu memang menjadi pekerjaan rumah bersama. “Dalam kondisi pandemi, ada kontraksi ekonomi yang pasti berpengaruh juga dengan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Harapan kami dengan pandemi melandai, ekonomi menggeliat, bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat kita,” kata Sutjidra.
