SINGARAJA – Masalah penonaktifan Kartu Indonesia Sehat (KIS) terutama bagi para Penerima Bantuan Iuran (PBI) daerah, akan segera tuntas.
DPRD Buleleng merekomendasikan pada pemerintah agar seluruh kartu yang nonaktif, diaktifkan kembali. Sayangnya belum jelas kapan kartu-kartu nonaktif itu bisa digunakan lagi.
Keputusan itu diambil dalam rapat antara Badan Anggaran DPRD Buleleng, Komisi IV DPRD Buleleng, dan Pemkab Buleleng.
Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Buleleng Gede Supriatna itu, dilangsungkan di Ruang Rapat Gabungan DPRD Buleleng, Senin (6/1) pagi.
Turut hadir Sekkab Buleleng Dewa Ketut Puspaka bersama sejumlah kepala dinas, serta Anggota Komisi IV DPRD Bali Putu Mangku Mertayasa.
Dalam rapat itu terungkap bahwa isu kenaikan tarif iuran BPJS itu telah dibahas dalam rapat pembahasan APBD 2020.
Saat itu DPRD sudah meminta agar pemerintah segera mengalokasikan tambahan anggaran, mengingat ada wacana kenaikan iuran.
Hanya saja, saat itu pemerintah bergeming. Alasannya belum ada surat resmi yang masuk ke pemerintah daerah, saat pembahasan anggaran dilakukan.
Alhasil setelah APBD 2020 ketok palu, muncul masalah seperti yang kini terjadi. Dari 317.244 orang warga Buleleng yang memegang KIS-PBI pada tahun 2019 lalu, kini dikepras menjadi 182.553 orang saja.
Sementara 134.691 orang pemegang kartu lainnya, dinonaktifkan status kepesertaannya. Tak pelak hal itu memicu gejolak masyarakat.
Dalam pertemuan itu akhirnya diputuskan agar pemerintah tetap membayarkan iuran pada 317.244 orang pemegang KIS-PBI seperti data penerima pada tahun 2019 lalu.
Konsekuensinya, iuran yang bisa dibayarkan hanya cukup untuk tujuh bulan saja. Total iuran yang harus dibayarkan selama 7 bulan itu mencapai Rp 97 miliar.
“Sisanya yang 5 bulan lagi, kita carikan solusi di anggaran perubahan. Kesehatan ini kebutuhan dasar. Harus dipenuhi. Sudah mutlak itu.
Masalah kekurangan uangnya, biar nanti kita bahas masalah ini. Jangan lagi bebani masyarakat yang sedang sakit dengan masalah ini,” kata Ketua DPRD Buleleng Gede Supriatna.
