SINGARAJA – DPRD Buleleng berjanji akan mengawal usulan pembangunan sekolah baru di Kawasan Wisata Lovina.
Pembangunan sekolah baru itu diharapkan mengurangi permasalahan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada tahun-tahun mendatang.
Minimnya infrastruktur pendidikan berupa SMA negeri memang berdampak sistemik di sejumlah wilayah.
Termasuk di Kawasan Wisata Lovina. Warga di enam desa yang notabene desa penyangga kawasan wisata, kesulitan mengakses sekolah negeri karena keterbatasan kuota dan zonasi.
Anggota Komisi IV DPRD Buleleng Ni Kadek Turkini yang dihubungi kemarin (7/7) mengatakan permasalahan PPDB tingkat SMA memang menjadi perhatian DPRD Buleleng.
Secara kewenangan, pemerintah kabupaten memang tak memiliki hak dalam masalah tersebut. Namun dewan tak bisa tutup mata terhadap permasalahan yang terjadi.
Menurutnya selama ini sejumlah anggota Komisi IV DPRD Buleleng yang membidangi masalah pendidikan, sudah mendiskusikan masalah tersebut.
Dewan pun sampai pada sebuah kesimpulan. Yakni pemerintah harus menyediakan fasilitas yang mencukupi, sebelum PPDB dengan mekanisme zonasi penuh diberlakukan.
“Para perbekel itu sudah menyampaikan permasalahan itu pada kami. Memang fakta riil di lapangan seperti itu. Masalahnya kan pengelolaan pendidikan menengah (SMA/SMK) itu kan sekarang ada di provinsi,” kata Turkini.
Terkait masalah itu, Turkini menyarankan pada para perbekel untuk membuat surat resmi pada pemerintah. Nantinya dewan akan mengawal surat tersebut, hingga ditindaklanjut Dinas Pendidikan Bali.
“Sebaiknya memang bersurat resmi ke pemerintah provinsi. Kami di Komisi IV pasti akan mengawal permasalahan ini, sehingga mendapat solusi,” imbuhnya.
Turkini juga mengatakan, permasalahan aksesbilitas pendidikan itu kemungkinan tak hanya terjadi di kawasan wisata Lovina saja.
Namun, berpotensi terjadi di sejumlah desa lainnya. Ia pun mendesak Dinas Pendidikan Bali segera melakukan pemetaaan kebutuhan infrastruktur pendidikan, sehingga tak menjadi masalah dalam PPDB tahun-tahun berikutnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, warga di enam desa yang notabene ada di kawasan penyangga pariwisata Lovina, kesulitan mengakses SMA negeri.
Setidaknya ada 384 orang lulusan SMP negeri yang kesulitan mendapat kursi di sekolah negeri dalam proses PPDB tahun ini.
Ketua Forum Komunikasi Perbekel/Lurah Kabupaten Buleleng Ketut Suka, mendesak Pemprov Bali membentuk sekolah baru di kawasan wisata Lovina.
Pemerintah dapat memanfaatkan lahan tidur yang ada di Banjar Dinas Banyualit, Desa Kalibukbuk untuk sekolah baru.
