SINGARAJA – DPRD Buleleng mengirim sinyal akan melakukan review ulang terhadap program-program pembangunan yang dibiayai melalui dana pinjaman program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Peninjauan itu diperlukan untuk memastikan bahwa program itu benar-benar menyentuh masyarakat terbawah.
Rencana pemerintah mengajukan pinjaman lunak program PEN pada PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) memang mendapat apresiasi berbagai pihak.
Namun, pemerintah diingatkan agar mengalokasikan program pada sektor-sektor yang memang menggerakkan perekonomian masyarakat Buleleng.
Perbekel Tembok Dewa Komang Yudi Astara mengatakan, pihaknya sudah mendapat salinan paparan pengajuan program PEN.
Dari paparan yang ia pelajari, sektor pertanian mendapat porsi yang terbilang minim. Padahal Pemkab Buleleng sejak 2017 lalu selalu mengusung program pertanian dalam visi pembangunan.
Yudi menyebut usulan pendanaan yang dibiayai lewat program PEN hanya Rp 34,2 miliar dari total usulan pinjaman Rp 571 miliar. Itu berarti hanya 5,9 persen dari total usulan pinjaman.
Tak hanya proporsinya yang kecil. Yudi juga menyebut program yang disusun sangat bias. Padahal pemerintah dapat
mengusulkan pembiayaan lebih besar untuk infrastruktur pertanian. Seperti jalur irigasi dan embung untuk pengairan tadah hujan.
“Dalam program itu ada program pertanian milenial berbasis 4.0, tapi setelah dicari tahu, ternyata program yang dilakukan itu aquaponik.
Harusnya kan digitalisasi pertanian atau smart farming yang bisa berikan solusi terhadap pertanian kita. Kemudian infrastruktur lain itu juga penting.
Seperti embung untuk pengairan lahan tadah hujan. Tidak mungkin kita bisa bicara produktifitas pertanian kalau hanya mengandalkan lahan tadah hujan,” kata Yudi.
Hal serupa diungkap Wakil Ketua DPRD Buleleng Ketut Susila Umbara. Susila menyebut spirit dalam program PEN sebenarnya bagus.
Hanya saja dampak terhadap perekonomian masyarakat harus dikaji kembali. Politisi dari Partai Golkar itu mengakui bahwa program pemulihan ekonomi itu harus diprioritaskan ke sektor pertanian.
“Tapi ada hal lain yang masih jadi pertanyaan dan bahan diskusi. Contoh bicara pertanian. Lahannya itu nanti di mana? Kalau pakai lahan milik pribadi, kerjasamanya bagaimana?
Ini perlu dibahas kembali. Kami sih berharap ini benar-benar terealisasi untuk masyarakat. Nanti pasti akan kami bahas lagi lewat forum pembahasan APBD 2021. Minggu depan ini kan sudah mulai pembahasan,” kata Susila.
Sementara itu, Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana yang ditemui terpisah mengatakan, program PEN dipastikan untuk peningkatan daya beli masyarakat.
Menurut Agus, usulan program yang diajukan, tak bisa hanya melihat kondisi perekonomian secara mikro belaka. Namun harus memperhatikan kondisi makro ekonomi Buleleng juga.
“Kalau mau bahas ekonomi, kita harus lihat struktur masyarakat Buleleng secara keseluruhan. Berapa banyak di jasa, pertanian, dan seterusnya. Baru bisa buat program.
Struktur ekonomi kita itu 70 persen di sektor jasa. Jadi nggak bisa berpikir pada sektor mikro saja. Yang jelas nanti yang menikmati ini jelas masyakat. Memangnya saya yang menikmati? Kan nggak,” tukas Agus.
