29.2 C
Jakarta
30 April 2024, 3:09 AM WIB

Memanas, Abaikan Tawaran Simpel Puri Gede, Ini Dalih Kadisbud Buleleng

SINGARAJA – Gagalnya mediasi antara Pemkab Buleleng dengan Puri Gede Buleleng berakhir antiklimaks.

Tak menemukan jalan tengah, Puri Gede Buleleng memblokir akses jalan di Dinas Kebudayaan Buleleng, sejak Sabtu (7/9) lalu.

Akses jalan itu menghubungkan Wantilan Sasana Budaya Buleleng dengan bangunan Sekretariat Disbud Buleleng.

Diduga pemblokiran itu merupakan muara dari masalah pemasangan tembok dan pemagaran yang sempat terjadi pada pengujung Februari silam.

Penglingsir Puri Kanginan Anak Agung Ngurah Parwata Panji menyatakan keinginan pihak puri sebenarnya sangat sederhana.

Intinya puri meminta agar jalan menuju puri tak digunakan sebagai areal parkir. Selain itu puri juga meminta agar SHP Nomor 004

yang dipegang pemkab diperbaiki, sehingga lahan milik puri sebagaimana tercantum dalam SHM 039, muncul dalam SHP milik pemkab.

“Kami hanya minta akses jalan keluar masuk, jangan dipakai parkir lagi. Masalah tumpang tindih lahan, itu biar nanti di pertanahan yang menyelesaikan,” katanya lagi.

Sementara itu Kepala Dinas Kebudayaan Buleleng Gede Komang mengatakan, pemasangan blokade itu memang cukup menyulitkan kinerja stafnya.

Sebab di sisi timur lahan yang diblokade puri, ada Bidang Adat Istiadat, Bidang Sejarah dan Purbakala, serta Bidang Kesenian yang berkantor di sana.

Sementara di barat areal yang diblok, ada Gedong Kirtya dan Sekretariat Dinas. Akibatnya staf bidang yang ingin menuju sekretariat atau sebaliknya, harus lewat Jalan Veteran lebih dulu.

Terhadap masalah tersebut, Gede Komang mengaku akan berkoordinasi dengan Badan Keuangan Daerah (BKD) Buleleng yang membidangi masalah aset.

Menurutnya sudah ada upaya mediasi yang pernah dilakukan. Namun Gede Komang menyebut pihak puri yang tak pernah hadir dalam mediasi itu.

Terkait keinginan pihak puri agar Disbud memindahkan areal parkir, Gede Komang menyatakan pihaknya bisa saja menggeser areal parkir.

“Tapi kami minta areal yang tempo hari ditembok puri, yang di belakang Museum Buleleng itu biar dibongkar.

Supaya staf kami bisa parkir di sana, jadi tidak ganggu akses puri lagi. Kami sudah cukup fleksibel kok soal ini,” kata Gede Komang. 

SINGARAJA – Gagalnya mediasi antara Pemkab Buleleng dengan Puri Gede Buleleng berakhir antiklimaks.

Tak menemukan jalan tengah, Puri Gede Buleleng memblokir akses jalan di Dinas Kebudayaan Buleleng, sejak Sabtu (7/9) lalu.

Akses jalan itu menghubungkan Wantilan Sasana Budaya Buleleng dengan bangunan Sekretariat Disbud Buleleng.

Diduga pemblokiran itu merupakan muara dari masalah pemasangan tembok dan pemagaran yang sempat terjadi pada pengujung Februari silam.

Penglingsir Puri Kanginan Anak Agung Ngurah Parwata Panji menyatakan keinginan pihak puri sebenarnya sangat sederhana.

Intinya puri meminta agar jalan menuju puri tak digunakan sebagai areal parkir. Selain itu puri juga meminta agar SHP Nomor 004

yang dipegang pemkab diperbaiki, sehingga lahan milik puri sebagaimana tercantum dalam SHM 039, muncul dalam SHP milik pemkab.

“Kami hanya minta akses jalan keluar masuk, jangan dipakai parkir lagi. Masalah tumpang tindih lahan, itu biar nanti di pertanahan yang menyelesaikan,” katanya lagi.

Sementara itu Kepala Dinas Kebudayaan Buleleng Gede Komang mengatakan, pemasangan blokade itu memang cukup menyulitkan kinerja stafnya.

Sebab di sisi timur lahan yang diblokade puri, ada Bidang Adat Istiadat, Bidang Sejarah dan Purbakala, serta Bidang Kesenian yang berkantor di sana.

Sementara di barat areal yang diblok, ada Gedong Kirtya dan Sekretariat Dinas. Akibatnya staf bidang yang ingin menuju sekretariat atau sebaliknya, harus lewat Jalan Veteran lebih dulu.

Terhadap masalah tersebut, Gede Komang mengaku akan berkoordinasi dengan Badan Keuangan Daerah (BKD) Buleleng yang membidangi masalah aset.

Menurutnya sudah ada upaya mediasi yang pernah dilakukan. Namun Gede Komang menyebut pihak puri yang tak pernah hadir dalam mediasi itu.

Terkait keinginan pihak puri agar Disbud memindahkan areal parkir, Gede Komang menyatakan pihaknya bisa saja menggeser areal parkir.

“Tapi kami minta areal yang tempo hari ditembok puri, yang di belakang Museum Buleleng itu biar dibongkar.

Supaya staf kami bisa parkir di sana, jadi tidak ganggu akses puri lagi. Kami sudah cukup fleksibel kok soal ini,” kata Gede Komang. 

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/