28.4 C
Jakarta
30 April 2024, 3:47 AM WIB

Kasus AWK Mandeg, Warga Nusa Siap Turun Lagi, Ini Kata Bupati Suwirta

SEMARAPURA – Fakta baru diungkap Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta saat menerima rombongan Badan Kehormatan (BK) DPD RI yang dipimpin

Koordinator Tim Kerja H. Bustami Zainudin terkait kasus yang menimpa dilakukan anggota DPD RI dari Provinsi Bali, I Gusti Ngurah Arya Wedakarna alias AWK.

Kepada rombongan BK DPD RI, Bupati Suwirta mengaku kembali menerima surat dari warga Nusa Penida yang berencana menggelar aksi damai bila tuntutan mereka terhadap AWK tidak segera ditindaklanjuti.

“Tadi saya sudah menerima surat lagi dari warga Nusa Penida tanggal 14 Februari mau turun lagi kalau ini tidak ditindaklanjuti.

Syukurlah hari ini (kemarin) kami ketemu BK DPD yang ke sini. Jadi saya berusaha menyampaikan kepada masyarakat bahwa sudah ditindaklanjuti,” ungkapnya.

Sementara itu, Koordinator Aksi Damai Warga Nusa Penida I Wayan Sukla mengaku kehadiran BK DPD RI itu untuk memastikan kebenaran adanya aksi damai dan tuntutan terhadap AWK.

“Seperti apa yang disampaikan di video (oleh AWK), kami masyarakat Nusa Penida memang merasa sakit hati dengan ucapan-ucapan

itu dan itu yang kami sampaikan tadi ke BK DPD. Termasuk hal-hal lain yang melecehkan simbol-simbol Agam Hindu,” beber Wayan Sukla.

Menurutnya, warga Nusa Penida merasa pemrosesan atas laporan warga Nusa Penida terhadap tindakan AWK cukup lambat.

Oleh karenanya, masyarakat berencana kembali menggelar aksi damai dalam waktu dekat ini. “Rencana awalnya hari ini. Karena sekarang ada undangan dari BK DPD, kegiatan hari ini kami tunda sampai tanggal 14 Februari. Maka kami akan audiensi ulang.

Setelah bertemu dengan BK DPD kami tetap akan melakukan aksi dengan melibatkan berbagai pihak. Mulai dari pemuda, unsur aparat desa, pecalang dan lainnya yang jumlahnya ribuan orang,” tandas Wayan Sukla.

Untuk diketahui dalam aksi damai masyarakat Nusa Penida 3 November 2020 di depan Monumen Puputan Klungkung lalu,

Koordinasi Aksi, I Wayan Sukla pernyataan AWK mengenai Ida Bhatara Dalem Ped, menurutnya, telah melecehkan keyakinan warga Nusa Penida.

“Aksi damai ini berkaitan dengan ucapan-ucapan AWK yang menyentuh ranah kepercayaan warga Nusa Penida.

Karena hal yang paling sensitif disentuh dalam ucapan-ucapan yang arogan oleh AWK, oleh karena itulah kami merasa sakit hati dengan ucapan itu,” ujarnya.

Dalam aksi damai itu, diungkapkannya ada tiga pernyataan sikap warga Nusa Penida sebagai bentuk respons terhadap pernyataan AWK yang menyakitkan hati mereka.

Yakni warga Nusa Penida menyatakan mosi tidak percaya terhadap AWK selaku anggota DPD RI, mendesak Badan Kehormatan DPD RI untuk memberhentikan AWK dari DPD RI.

“Dan mempolisikan AWK karena sudah menghina simbol-simbol dan kepercayaan warga Nusa Penida,” bebernya.

Tidak hanya menuntut tiga hal itu, AWK juga diminta untuk tidak menginjakkan kakinya di wilayah Nusa Penida.

Dan, dia menegaskan pernyataan AWK yang mengatakan bahwa hanya segelintir orang Nusa Penida tidak menyukai AWK itu keliru. Menurutnya, sebagian besar warga Nusa Penida tidak menyukai AWK.

“Yang membuat kami sakit hati itu adalah pelecehan apa yang menjadi penyungsungan (dipuja) kami di Nusa Penida, yaitu Ida Betara-Betari kami yang bersentana

di Pura Penataran Ped dan Puncak Mundi dikatakan makhluk. Kami tidak terima. Kami tolak AWK ke Nusa Penida,” terangnya.

“Jangan sampai AWK menginjakkan kakinya di Nusa Penida dalam kapasitas apapun juga. Jangan sampai coba-coba AWK untuk menginjakkan kakinya di tanah Nusa Penida,” imbuhnya. 

SEMARAPURA – Fakta baru diungkap Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta saat menerima rombongan Badan Kehormatan (BK) DPD RI yang dipimpin

Koordinator Tim Kerja H. Bustami Zainudin terkait kasus yang menimpa dilakukan anggota DPD RI dari Provinsi Bali, I Gusti Ngurah Arya Wedakarna alias AWK.

Kepada rombongan BK DPD RI, Bupati Suwirta mengaku kembali menerima surat dari warga Nusa Penida yang berencana menggelar aksi damai bila tuntutan mereka terhadap AWK tidak segera ditindaklanjuti.

“Tadi saya sudah menerima surat lagi dari warga Nusa Penida tanggal 14 Februari mau turun lagi kalau ini tidak ditindaklanjuti.

Syukurlah hari ini (kemarin) kami ketemu BK DPD yang ke sini. Jadi saya berusaha menyampaikan kepada masyarakat bahwa sudah ditindaklanjuti,” ungkapnya.

Sementara itu, Koordinator Aksi Damai Warga Nusa Penida I Wayan Sukla mengaku kehadiran BK DPD RI itu untuk memastikan kebenaran adanya aksi damai dan tuntutan terhadap AWK.

“Seperti apa yang disampaikan di video (oleh AWK), kami masyarakat Nusa Penida memang merasa sakit hati dengan ucapan-ucapan

itu dan itu yang kami sampaikan tadi ke BK DPD. Termasuk hal-hal lain yang melecehkan simbol-simbol Agam Hindu,” beber Wayan Sukla.

Menurutnya, warga Nusa Penida merasa pemrosesan atas laporan warga Nusa Penida terhadap tindakan AWK cukup lambat.

Oleh karenanya, masyarakat berencana kembali menggelar aksi damai dalam waktu dekat ini. “Rencana awalnya hari ini. Karena sekarang ada undangan dari BK DPD, kegiatan hari ini kami tunda sampai tanggal 14 Februari. Maka kami akan audiensi ulang.

Setelah bertemu dengan BK DPD kami tetap akan melakukan aksi dengan melibatkan berbagai pihak. Mulai dari pemuda, unsur aparat desa, pecalang dan lainnya yang jumlahnya ribuan orang,” tandas Wayan Sukla.

Untuk diketahui dalam aksi damai masyarakat Nusa Penida 3 November 2020 di depan Monumen Puputan Klungkung lalu,

Koordinasi Aksi, I Wayan Sukla pernyataan AWK mengenai Ida Bhatara Dalem Ped, menurutnya, telah melecehkan keyakinan warga Nusa Penida.

“Aksi damai ini berkaitan dengan ucapan-ucapan AWK yang menyentuh ranah kepercayaan warga Nusa Penida.

Karena hal yang paling sensitif disentuh dalam ucapan-ucapan yang arogan oleh AWK, oleh karena itulah kami merasa sakit hati dengan ucapan itu,” ujarnya.

Dalam aksi damai itu, diungkapkannya ada tiga pernyataan sikap warga Nusa Penida sebagai bentuk respons terhadap pernyataan AWK yang menyakitkan hati mereka.

Yakni warga Nusa Penida menyatakan mosi tidak percaya terhadap AWK selaku anggota DPD RI, mendesak Badan Kehormatan DPD RI untuk memberhentikan AWK dari DPD RI.

“Dan mempolisikan AWK karena sudah menghina simbol-simbol dan kepercayaan warga Nusa Penida,” bebernya.

Tidak hanya menuntut tiga hal itu, AWK juga diminta untuk tidak menginjakkan kakinya di wilayah Nusa Penida.

Dan, dia menegaskan pernyataan AWK yang mengatakan bahwa hanya segelintir orang Nusa Penida tidak menyukai AWK itu keliru. Menurutnya, sebagian besar warga Nusa Penida tidak menyukai AWK.

“Yang membuat kami sakit hati itu adalah pelecehan apa yang menjadi penyungsungan (dipuja) kami di Nusa Penida, yaitu Ida Betara-Betari kami yang bersentana

di Pura Penataran Ped dan Puncak Mundi dikatakan makhluk. Kami tidak terima. Kami tolak AWK ke Nusa Penida,” terangnya.

“Jangan sampai AWK menginjakkan kakinya di Nusa Penida dalam kapasitas apapun juga. Jangan sampai coba-coba AWK untuk menginjakkan kakinya di tanah Nusa Penida,” imbuhnya. 

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/