SINGARAJA – Puluhan dokter fungsional di RSUD Buleleng, siang kemarin ngelurug DPRD Buleleng.
Mereka ingin menyampaikan aspirasi setelah sempat menyurati Komisi IV DPRD Buleleng, beberapa waktu lalu.
Dokter-dokter yang kemarin ngelurug dewan, hampir seluruhnya dokter spesialis. Total ada 22 orang dokter yang mendatangi gedung dewan.
Mereka diterima Ketua DPRD Buleleng Gede Supriatna bersama Ketua Komisi IV DPRD Buleleng Gde Wisnaya Wisna, serta beberapa anggota. Pertemuan dilakukan tertutup dan berlangsung selama 1,5 jam.
Begitu pertemuan usai, Jawa Pos Radar Bali sempat berusaha mengonfirmasi isi pertemuan pada beberapa dokter.
Namun dokter-dokter menolak dan mengarahkan wartawan mengonfirmasi pada dr. Ketut Suteja Wibawa, Sp.KK. Suteja disebut telah dipercaya sebagai juru bicara bagi dokter-dokter fungsional di RSUD Buleleng.
Kepada wartawan, Suteja Wibawa mengatakan para dokter mengadukan masalah mis-manajerial di RSUD Buleleng.
Direksi disebut arogan dalam mengelola rumah sakit. Misalnya saja mengganti atau memberi surat peringatan pada dokter, tanpa melalui proses teguran lebih dulu.
“Termasuk pemberian izin pelatihan. Sebagai dokter kita kan harus update ilmu. Itu juga bekal untuk perpanjang STR (Surat Tanda Registrasi, red). Itu yang tidak dapat respon dan tidak terakomodir,” kata Suteja.
Masalah manajerial itu disebut sudah berlangsung cukup lama, sehingga menjadi api dalam sekam.
Masalah disebut-sebut sudah berlangsung selama tiga tahun terakhir, terutama masalah komunikasi yang buntu.
Para dokter pun sudah berusaha memperbaiki komunikasi melalui Komite Medik di RSUD Buleleng.
Puncaknya pun terjadi saat ini, lantaran dipicu penggantian dokter tanpa melihat kualifikasi dan komunikasi terlebih dulu.
“Kami ingin mendapat suatu perbaikan, makanya kami datang ke dewan berharap ada solusi terbaik. Semua menginginkan perbaikan di rumah sakit kedepannya,” tegas Suteja.
Sementara itu Ketua DPRD Buleleng Gede Supriatna menyebutkan pengaduan dari dokter-dokter fungsional di RSUD Buleleng lebih banyak pada masalah hal manajerial.
Terutama sikap dan kepemimpinan di direksi rumah sakit. Hal itu menjadi masalah utama, karena membuat kenyamanan para dokter dalam bekerja seperti terganggu.
Supriatna menyatakan sudah menugaskan Komisi IV DPRD buleleng menggali informasi dan melakukan rapat dengar pendapat dengan jajaran direksi RSUD Buleleng.
“Biar berimbang informasinya. Sehingga kami bisa ambil sebuah keputusan berupa rekomendasi, yang kami sampaikan pada eksekutif atau pada internal RSUD.
Initinya biar hal-hal yang dikeluhkan dokter dan paramedis ini biar diperbaiki,” ujar Supriatna
