SINGARAJA – Proses penyelesaian Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Buleleng agaknya akan berjalan lambat pada tahun ini.
Keterbatasan anggaran menyebabkan penuntasan RTLH bergerak perlahan. Bahkan tahun ini hanya ada seratusan rumah yang akan diselesaikan.
Mengacu data pada Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (Perkimta) Buleleng, tahun ini Pemkab Buleleng hanya akan melakukan rehabilitasi terhadap 140 unit RTLH.
Seratusan rumah itu berada di kawasan perkotaan Singaraja. Sumber dananya berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sektor perumahan dan pemukiman.
Hal itu agak berbeda jika dibandingkan pada tahun 2020 lalu. Saat itu ada 843 unit rumah yang berhasil direhabilitasi.
Sebanyak 193 unit diantaranya dibiayai melalui DAK sektor perumahan dan pemukiman, dan 650 unit sisanya dibiayai melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
“Untuk sementara ini, satu-satunya program rehabilitasi yang kami jalankan dari DAK perumahan dan pemukiman dulu. Ini lewat pos anggaran Kementerian PU dan Perumahan Rakyat.
Untuk lainnya, kami masih menunggu perkembangan kemampuan keuangan negara dan daerah,” kata Kepala Dinas Perkimta Buleleng Ni Nyoman Surattini.
Menurut Surattini, program rehabilitasi rumah tahun ini akan difokuskan pada wilayah perkotaan.
Sebanyak 22 unit rumah berada di Desa Anturan, 38 unit rumah ada di Desa Petandakan, 40 unit rumah ada di Kelurahan Penarukan, dan 40 unit rumah lainnya berada di Desa Pohbergong. Seluruhnya ada di Kecamatan Buleleng.
Nantinya masing-masing keluarga akan menerima bantuan sebesar Rp 20 juta. Dari dana sebesar Rp 20 juta itu, sebanyak Rp 2,5 juta diantaranya dipergunakan untuk ongkos tukang.
Sementara Rp 17,5 juta sisanya digunakan sebagai ongkos pembelian bahan bangunan. Nilai bantuan itu lebih banyak Rp 2,5 juta bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Sebab pemerintah memperhitungkan nilai inflasi bahan bangunan yang melonjak setahun terakhir.
“Dana ini hanya sebagai stimulant bagi masyarakat saja. Kalau bicara standar, segitu kan pas-pasan. Tapi ini bisa ditalangi dengan swadaya.
Misalnya swadaya bahan bangunan, atau bisa juga gotong royong dalam proses pembangunan. Kami harap program ini bisa segera digulirkan,” tegas Surattini.
Asal tahu saja, pada tahun 2017 lalu Dinas Perkimta Buleleng mencatat ada 12.364 unit RTLH yang tersebar di seluruh Buleleng. sejak tahun 2017 hingga 2020 lalu,
Dinas Perkimta Buleleng telah menggelontorkan program rehabilitasi rumah pada 6.221 keluarga. Sehingga kini masih ada 6.143 unit rumah yang belum tuntas direhabilitasi.