RadarBali.com – DPRD Buleleng akan dimanjakan dengan fasilitas baru. Setelah sejumlah mobil dinas merk Toyota Innova dan Toyota Vios ditarik,
kini Sekretariat DPRD Buleleng mengajukan pengadaan mobil dinas baru. Untuk pengadaan mobil dinas itu, sekretariat mendapat tambahan pagu belanja langsung sebesar Rp 2 miliar.
Pada tahun anggaran 2018 mendatang, tak banyak instansi yang mendapat tambahan dana. Kebanyakan instansi harus mengencangkan ikat pinggang.
Salah satu instansi yang mendapat tambahan dana adalah Sekretariat DPRD Buleleng. Pada APBD 2017, Sekretariat DPRD Buleleng mendapat pagu anggaran sebesar Rp 41,7 miliar.
Ketika merancang pagu belanja sebelum penyampaian nota pengantar anggaran, sekretariat dewan tak mengajukan tambahan anggaran.
Setelah mendapat kabar rasionalisasi dana dari pemerintah pusat, sekretariat dewan justru tak ikut melakukan rasionalisasi.
Sebaliknya mereka mendapat tambahan dana Rp 2 miliar untuk biaya mobilitas DPRD. Informasi yang dihimpun Jawa Pos Radar Bali menyebutkan, dana Rp 2 miliar itu akan digunakan untuk membeli sejumlah mobil baru.
Di antaranya dua unit Toyota Hiace untuk menunjang operasional alat kelengkapan DPRD Buleleng, terutama komisi-komisi.
Selama ini hanya ada dua unit Isuzu Elf untuk kegiatan operasional. Hanya saja kendaraan itu masih kurang, karena sering ada agenda sidak yang bersamaan.
Selain itu sekretariat juga akan membeli tiga unit Toyota Innova. Mobil itu akan diberikan pada seluruh wakil ketua di DPRD Buleleng.
Para wakil ketua memang tak kebagian dana tunjangan tranportasi yang nilainya mencapai Rp 11,8 juta. Unsur pimpinan akhirnya diberikan jatah mobil baru.
Apalagi mobil yang digunakan tiga orang wakil ketua saat ini merupakan mobil lungsuran dari DPRD Buleleng periode sebelumnya.
Sejauh ini baru Ketua DPRD Buleleng Gede Supriatna saja yang mendapat jatah mobil baru.
Supriatna mendapat Toyota Altis keluaran tahun 2017. Sementara tiga orang unsur pimpinan lainnya masih menggunakan Toyota Vios keluaran tahun 2011.
Sekretaris DPRD Buleleng Gede Wisnawa mengatakan, sekretariat memang berencana menambah mobil operasional.
Kendaraan yang dimaksud adalah mobil untuk menunjang kegiatan operasional komisi. Semula dewan berencana meminjam dua unit mobil Toyota Innova pada Badan Keuangan Daerah (BKD) Buleleng. Hanya saja rencana itu diurungkan.
“Dulu kita kan punya mobil operasional. Tapi karena semua anggota DPRD dapat tunjangan, otomatis mobil operasional komisi, fraksi, dan alat kelengkapan lainnya, ditarik.
Sedangkan sekarang ini untuk operasional masih sangat kurang. Kami hanya ada dua Elf untuk kegiatan komisi,” kata Wisnawa.
Solusinya sekretariat pun mengajukan usulan pembelian kendaraan operasional tambahan jenis Toyota Hiace.
“Di sini ada empat komisi. Sekarang ada dua Elf, jadi masih perlu tambahan lagi dua mobil. Usulan itu sudah seizin pimpinan. Itu jadi kendaraan pul, kami gunakan menunjang operasional kegiatan alat kelengkapan,” tandasnya.
Sekadar diketahui, dulunya Sekretariat DPRD Buleleng mengelola 19 unit mobil operasional. Lima unit untuk unsur pimpinan, empat unit untuk operasional komisi,
enam unit bagi fraksi, satu unit untuk Badan Kehormatan, satu unit untuk Badan Pembentukan Perda, dan dua unit menjadi kendaraan pul.
Seiring terbitnya aturan mengenai hak keuangan dan administrasi dewan, 13 unit mobil operasional dikembalikan.
Alasannya dewan sudah mendapatkan tunjangan transportasi senilai Rp 11,8 juta per bulan. Sehingga kegiatan mobilitas tak lagi ditunjang dengan kendaraan operasional.
