SINGARAJA – Puluhan sopir dan buruh angkut sampah yang bertugas pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Buleleng, mendatangi Gedung DPRD Buleleng.
Mereka mengadukan pengurangan hari kerja, yang berdampak pada pemasukan buruh angkut. Sopir-sopir itu secara spontan mendatangi Gedung DPRD Buleleng pada pukul 10.00 pagi.
Mereka datang dengan memanfaatkan sembilan unit truk sampah. Para sopir itu diterima Ketua DPRD Buleleng Gede Supriatna didampingi Sekretaris DPRD Buleleng Putu Dana.
Di hadapan Supriatna, para sopir langsung mengadukan keluhan mereka. Keluhan yang utama ialah pengurangan hari kerja, servis kendaraan, serta perlindungan pada para buruh.
Untuk pengurangan hari kerja misalnya. Sejak tiga bulan, para sopir dan buruh angkut sampah mengalami pengurangan hari kerja. Tadinya mereka kerja selama 30 hari penuh selama sebulan.
Namun, selama masa pandemi ini, mereka mengalami pengurangan hari kerja selama dua hari dalam sebulan. Dampaknya pendapatan mereka pun berkurang, sebab mereka berstatus sebagai Tenaga Harian Lepas (THL).
“Kami mengadu karena kami sudah bingung. Bulan Mei itu sudah sempat rapat dengan kepala dinas. Kami diminta menunggu, tapi sampai sekarang tidak ada jawaban.
Sekarang sudah tiga bulan ada kami diliburkan, saya dengar sampai akhir tahun akan seperti ini,” kata Gede Suardika, salah seorang buruh.
Selain itu ada pula keluhan soal servis kendaraan. Rekanan yang melakukan servis kendaraan dianggap kurang andal. Bahkan beberapa kali truk mengalami mogok di jalan. Paling parah, sopir harus menalangi dana untuk tambal ban.
Keluhan lainnya, para buruh merasa tak mendapat perlindungan kerja. Mereka bertugas di tempat yang riskan dan rentan memicu penyakit.
Beberapa kali buruh angkut mengalami kecelakaan kerja karena menginjak pecahan botol kaca maupun tertusuk paku. Sayangnya mereka tak mendapat perlindungan yang cukup.
“Dianggap kelalaian kerja dan harus tanggung sendiri. Kalau kaki kena paku, itu jarang sekali ada perhatian. Itu harus biaya sendiri. Kami harap ada perhatian pada kami kalau ada kecelakaan kerja,” imbuhnya.
Setelah mendengar keluhan para sopir dan buruh, Ketua DPRD Buleleng Gede Supriatna mengaku akan menyampaikan keluhan para sopir.
Rencananya kemarin dewan hendak langsung menggelar dengar pendapat dengan Kepala DLH Buleleng Putu Ariadi Pribadi.
“Sebenarnya tadi kami sudah telepon, tapi dua nomor HPnya tidak aktif. Kami sih inginnya bisa ketemu cepat biar bisa diskusi dan carikan solusi dari masalah ini,” katanya.
Kalau toh ada keterbatasan anggaran, Supriatna mengaku siap memperjuangkan dari sisi penyusunan anggaran.
“Ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Terlepas kebijakan di internal dinas yang harus dievaluasi dan diperbaiki.
Dari sisi anggaran misalnya. Kalau untuk servis kendaraan dan upah tidak cukup, tentu kami siap bantu perjuangkan. Biar di perubahan ini bisa dianggarkan,” papar Supriatna.
