MANGUPURA, Radar Bali – Sekretaris Daerah Kabupaten Badung I Wayan Adi Arnawa menerima kunjungan kerja Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua BKSAP Putu Supadma Rudana bersama jajaran delegasi lainnya di Ruang Rapat Kriya Gosana, Puspem Badung, Selasa (18/1).
Turut hadir seluruh Kepala OPD atau perwakilan se-Kabupaten Badung dan Rektor Universitas Dhyana Pura I Gusti Bagus Rai Utama. Tujuan dari kunjungan ini adalah untuk peran strategis diplomasi parlemen dalam percepatan pencapaian SDGs (Sustainable Development Goals) dan pemulihan ekonomi di Bali khususnya di Badung.
Dalam sambutannya Sekda Adi Arnawa mengatakan pelaksanaan vaksin di Bali ini tingkat keterlibatan masyarakatnya sangat tinggi, bahkan vaksinasi umur 6-11 tahun sudah memasuki dosis kedua sesuai dengan target dari Kemenkes. Di Bali ini, apapun yang jadi kebijakan pusat dalam rangka penanganan covid-19 ini sudah dilaksanakan.
Pihaknya memberikan apresiasi atas kehadiran BKSAP, karena ini menjadikan momentum di daerah untuk menyampaikan aspirasi dan kebetulan dari pihak BKSAP untuk mendapatkan informasi terkait dalam rangka percepatan pencapaian SDGS dan pemulihan ekonomi. Kalau bicara capaian SDGS dengan kondisi ekonomi yang berat akibat pandemi, yang paling penting saat ini sekarang bagaimana meyakinkan pemerintah pusat dan dunia internasional untuk membuka Bali, tentu dengan dengan indikator- indikator yang jelas.
Dikatakan tentunya nanti juga dilakukan evaluasi, apabila seandainya tidak memenuhi capaian-capaian yang sesuai dengan indikator maka bisa saja ditutup sama dengan pelaksanaan PTN (Pembelajaran Tatap Muka).
“Bagaimanapun juga kami di Bali tidak akan bisa berbuat banyak tanpa pariwisata untuk saat ini. Dengan kondisi Bali yang sudah CHSE, mempunyai sertifikat dan angka vaksinasi yang tinggi serta kesiapan RS sudah ada. Masyarakat di Bali cepat respon dan tidak ada hambatan karena semua masyarakat ingin pariwisata pulih. Kondisi inilah yang harus kita dorong, mudah- mudahan kedepannya teman-teman BKSAP bisa memperjuangkannya di pusat sehingga tidak ada keraguan pemerintah pusat untuk mencoba membuat klaster- klaster membuka pariwisata,” harapnya.
Sementara Wakil Ketua BKSAP Putu Supadma Rudana mengatakan Pemerintah Pusat belum maksimal membantu pemerintah Kabupaten Badung yang terpuruk akibat pandemi ini. Pihaknya ingin hadir bersama dan menyuarakan lebih keras lagi karena Kabupaten Badung ini sudah menyumbang devisa yang sangat besar sebelum pandemi.
“Kami hadir secara rendah hati untuk mengawal Bali khususnya Kabupaten Badung agar benar-benar dipandang dan diperhatikan oleh pemerintah pusat. Kami juga berkomitmen menjadi juru bicara untuk menyuarakan agar pariwisata dibuka dan menerapkan sistem yang di mana sehabis dari luar negeri harus melaksanakan karantina selama 7 hari semoga nantinya bisa menjadi 3 hari. Atau bisa mencontoh apa yang sudah di lakukan Thailand yang di mana tidak menerapkan karantina tetapi menggunakan PCR dan Turki yang hanya menggunakan Antigen, jadi apabila negatif maka wisatawan asing bisa melanjutkan liburannya,” jelasnya.
Pihaknya akan menyuarakan dan berkomitmen menyampaikan ini ke semua pihak dan meyakinkan pemerintah pusat bahwa sudah saatnya Bali benar-benar di buka. Ke depannya agar penerbangan internasional tidak lagi hanya di Jakarta saja dan melakukan isolasi di Jakarta. Tetapi penerbangan luar negeri yang ingin ke Bali sebaiknya langsung landing di Bali dan melakukan isolasi di Bali. (adv)
