32.6 C
Jakarta
12 Desember 2024, 15:49 PM WIB

Paslon Mantra – Kerta Paling Kaya, Sudikerta – Koster Tak Punya Hutang

DENPASAR – KPUD Bali akhirnya mengumumkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) pasangan calon (paslon) Cagub – Cawagub Bali.

Sayangnya, kedua paslon tidak hadir dalam acara tersebut. Sebagai gantinya paslon hanya mengutus tim kampanye.

Dari data LHKPN yang dikeluarkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), paslon nomor urut 2, yaitu IB Rai Dharmawijaya Mantra – I Ketut Sudikerta (Mantra – Kerta)

mengungguli paslon nomor urut 1, yaitu Wayan Koster –  Tjok Oka Artha Ardana Sukawati (Koster – Ace).

Total kekayaan Mantra – Kerta sebesar Rp 69, 5 miliar.

Sedangkan total kekayaan Koster – Ace sebesar Rp 35, 2 miliar. Hal lain yang menarik yaitu Koster dan Sudikerta menyatakan tidak memiliki tanggungan hutang.

“Tahapan pengumuman LHKPN ini sangat penting. Tapi, kami hanya memfasilitasi mengumumkan kepada publik. Kami tidak memiliki wewenang menjelaskan asal-usul LHKPN.

Sebab LHKPN ini berasal dari KPK,” ujar Ketua KPUD Bali, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi di Kantor KPUD Bali, kemarin (16/4).

Setiap paslon melaporkan LHKPN pada KPK dalam rentang waktu 5 – 15 Januari 2018. KPUD Bali mengumumkan LHKPN juga setelah mendapat surat kuasa dari masing-masing paslon.

Selanjutnya secara bergantian komisioner KPUD Bali membacakan rincian LHKPN paslon. Yang pertama dibcaakan LHKPN milik Wayan Koster.

Politisi PDIP itu diketahui memiliki total kekayaan Rp 6,9 miliar, terdiri dari tanah dan bangunan Rp 5,9 miliar; alat transportasi dan mesin Rp 670 juta;

harta bergerak lainnya Rp 70, 5 juta; kas dan setara kas Rp 224, 7 juta. Dalam LHKPN itu Koster tidak memiliki hutang.

Sementara pasangan Koster yakni Cawagub Tjok Oka Artha Ardana Sukawati alias Cok Ace memiliki total harta Rp 28, 3 miliar.

Kekayaan penglingsir Puri Ubud itu terdiri dari tanah dan bangunan Rp 26, 6 miliar; alat transportasi dan mesin Rp 4 miliar; harta bergerak lainnya Rp 32, 5 juta; surat berharga Rp 440 juta; kas dan setara kas Rp 1,7 miliar; dan harta lainnya Rp 171 juta.

Ketua PHRI Bali itu dinyatakan memiliki hutang sebesar Rp 4,8 miliar. Di lain sisi, Cagub nomor urut 1, Rai Mantra memiliki kekayan tertinggi.

Wali Kota Denpasar itu memiliki harta Rp 43, 8 miliar. Harta Rai Mantra sebagian besar berasal dari tanah dan bangunan hasil warisan yang berada di Denpasar dan Badung yang nilainya mencapai Rp 36, 9 miliar.

Untuk harta kas dan setara kas sebesar Rp 3,4 miliar; harta lainnya Rp 3,5 miliar. Rai Mantra memiliki utang Rp 35, 6 juta.

Pasangan Rai Mantra yaitu I Ketut Sudikerta memiliki total harta Rp 25, 7 miliar terdiri dari tanah dan bangunan Rp 5,5 miliar; alat transportasi dan mesin Rp 1,7 miliar;

harta bergerak lainnya Rp 1,5 miliar; surat berharga Rp 16, 8 miliar; dan kas dan setara kas Rp 149,3 juta, total Rp 25,7 miliar.

Ditemui usai acara, Komang Suwarsana sebagai tim LO (Liaison Officer) atau tim penghubung paslon nomor urut 2 mengatakan jika LHKPN yang diumumkan KPUD Bali sesuai dengan hasil verifikasi KPK.

“Ya memang begitu hasilnya, Pak Rai Mantra dan Pak Sudikerta terkaya,” ujar pria yang akrab disapa Kos itu.

Terkait ketidakhadiran Mantra – Kerta, Kos mengaku sudah ada kesepakatan dengan KPUD Bali dan tim kampanye paslon nomor urut 1, bahwa paslon tidak perlu hadir.

Sebagai gantinya dikuasakan pada KPUD Bali untuk mengumumkan. Ditanya sumbangan dana kampanye, Kos menyebut sumbangan untuk Mantra – Kerta sudah disusun dan akan dilaporkan pada KPUD Bali empat hari lagi.

“Kebetulan hari ini Mantra – Kerta juga ada jadwal kampanye di Tabanan. Tapi, alasan tidak hadir bukan karena kampanye, melainkan sudah ada kesepakatan bersama,” imbuhnya.

Diwawancarai terpisah, Ketua LO paslon nomor urut 1, I Nyoman Satria mengungkapkan jika data yang diumumkan KPUD Bali sesuai dengan fakta yang sebenarnya.

LHKPN itu sudah diverifikasi oleh KPK langsung. Bahkan, KPK menghubungi langsung Koster dan Cok Ace untuk memastikan kebenaran data.

“KPK sudah menelpon langsung Pak Koster dan Pak Cok Ace, menanyakan apakah LHKPN yang dilaporkan sudah benar? Pak Koster dan Pak Cok Ace menyatakan data yang dilaporkan sudah benar,” ujar politikus asal Mengwi itu.

Ditanya Koster yang tidak memiliki hutang, Satria memberi jawaban diplomatis. “Secara tekhnis itu harta pribadi, jadi saya tidak tahu. Kalau saya baru punya hutang,” selorohnya.

DENPASAR – KPUD Bali akhirnya mengumumkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) pasangan calon (paslon) Cagub – Cawagub Bali.

Sayangnya, kedua paslon tidak hadir dalam acara tersebut. Sebagai gantinya paslon hanya mengutus tim kampanye.

Dari data LHKPN yang dikeluarkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), paslon nomor urut 2, yaitu IB Rai Dharmawijaya Mantra – I Ketut Sudikerta (Mantra – Kerta)

mengungguli paslon nomor urut 1, yaitu Wayan Koster –  Tjok Oka Artha Ardana Sukawati (Koster – Ace).

Total kekayaan Mantra – Kerta sebesar Rp 69, 5 miliar.

Sedangkan total kekayaan Koster – Ace sebesar Rp 35, 2 miliar. Hal lain yang menarik yaitu Koster dan Sudikerta menyatakan tidak memiliki tanggungan hutang.

“Tahapan pengumuman LHKPN ini sangat penting. Tapi, kami hanya memfasilitasi mengumumkan kepada publik. Kami tidak memiliki wewenang menjelaskan asal-usul LHKPN.

Sebab LHKPN ini berasal dari KPK,” ujar Ketua KPUD Bali, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi di Kantor KPUD Bali, kemarin (16/4).

Setiap paslon melaporkan LHKPN pada KPK dalam rentang waktu 5 – 15 Januari 2018. KPUD Bali mengumumkan LHKPN juga setelah mendapat surat kuasa dari masing-masing paslon.

Selanjutnya secara bergantian komisioner KPUD Bali membacakan rincian LHKPN paslon. Yang pertama dibcaakan LHKPN milik Wayan Koster.

Politisi PDIP itu diketahui memiliki total kekayaan Rp 6,9 miliar, terdiri dari tanah dan bangunan Rp 5,9 miliar; alat transportasi dan mesin Rp 670 juta;

harta bergerak lainnya Rp 70, 5 juta; kas dan setara kas Rp 224, 7 juta. Dalam LHKPN itu Koster tidak memiliki hutang.

Sementara pasangan Koster yakni Cawagub Tjok Oka Artha Ardana Sukawati alias Cok Ace memiliki total harta Rp 28, 3 miliar.

Kekayaan penglingsir Puri Ubud itu terdiri dari tanah dan bangunan Rp 26, 6 miliar; alat transportasi dan mesin Rp 4 miliar; harta bergerak lainnya Rp 32, 5 juta; surat berharga Rp 440 juta; kas dan setara kas Rp 1,7 miliar; dan harta lainnya Rp 171 juta.

Ketua PHRI Bali itu dinyatakan memiliki hutang sebesar Rp 4,8 miliar. Di lain sisi, Cagub nomor urut 1, Rai Mantra memiliki kekayan tertinggi.

Wali Kota Denpasar itu memiliki harta Rp 43, 8 miliar. Harta Rai Mantra sebagian besar berasal dari tanah dan bangunan hasil warisan yang berada di Denpasar dan Badung yang nilainya mencapai Rp 36, 9 miliar.

Untuk harta kas dan setara kas sebesar Rp 3,4 miliar; harta lainnya Rp 3,5 miliar. Rai Mantra memiliki utang Rp 35, 6 juta.

Pasangan Rai Mantra yaitu I Ketut Sudikerta memiliki total harta Rp 25, 7 miliar terdiri dari tanah dan bangunan Rp 5,5 miliar; alat transportasi dan mesin Rp 1,7 miliar;

harta bergerak lainnya Rp 1,5 miliar; surat berharga Rp 16, 8 miliar; dan kas dan setara kas Rp 149,3 juta, total Rp 25,7 miliar.

Ditemui usai acara, Komang Suwarsana sebagai tim LO (Liaison Officer) atau tim penghubung paslon nomor urut 2 mengatakan jika LHKPN yang diumumkan KPUD Bali sesuai dengan hasil verifikasi KPK.

“Ya memang begitu hasilnya, Pak Rai Mantra dan Pak Sudikerta terkaya,” ujar pria yang akrab disapa Kos itu.

Terkait ketidakhadiran Mantra – Kerta, Kos mengaku sudah ada kesepakatan dengan KPUD Bali dan tim kampanye paslon nomor urut 1, bahwa paslon tidak perlu hadir.

Sebagai gantinya dikuasakan pada KPUD Bali untuk mengumumkan. Ditanya sumbangan dana kampanye, Kos menyebut sumbangan untuk Mantra – Kerta sudah disusun dan akan dilaporkan pada KPUD Bali empat hari lagi.

“Kebetulan hari ini Mantra – Kerta juga ada jadwal kampanye di Tabanan. Tapi, alasan tidak hadir bukan karena kampanye, melainkan sudah ada kesepakatan bersama,” imbuhnya.

Diwawancarai terpisah, Ketua LO paslon nomor urut 1, I Nyoman Satria mengungkapkan jika data yang diumumkan KPUD Bali sesuai dengan fakta yang sebenarnya.

LHKPN itu sudah diverifikasi oleh KPK langsung. Bahkan, KPK menghubungi langsung Koster dan Cok Ace untuk memastikan kebenaran data.

“KPK sudah menelpon langsung Pak Koster dan Pak Cok Ace, menanyakan apakah LHKPN yang dilaporkan sudah benar? Pak Koster dan Pak Cok Ace menyatakan data yang dilaporkan sudah benar,” ujar politikus asal Mengwi itu.

Ditanya Koster yang tidak memiliki hutang, Satria memberi jawaban diplomatis. “Secara tekhnis itu harta pribadi, jadi saya tidak tahu. Kalau saya baru punya hutang,” selorohnya.

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/