Pengadaan 63 unit mobil Mitsubishi Xpander dan 64 motor Honda PCX mencuat dalam diskusi yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang digelar Kamis (15/8) lalu.
KPK mempertanyakan urgensi dari membeli mobil seharga Rp 200 juta lebih itu. Seperti apa?
INDRA PRASETIA. Gianyar
DISKUSI antikorupsi yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi dan diikuti kalangan komunitas di kabupaten Gianyar itu berlangsung di ruang rapat Kantor Bupati Gianyar.
Sebagai pembicara adalah person in charge (PIC) Komunitas KPK RI, Beniduktus Siumngala dan Pegiat Antikorupsi Bali, Nyoman Mardika.
Dalam diskusi tersebut, ada dua peserta yang seakan membela pengadaan mobil Xpander itu untuk menunjang kabupaten layak anak.
“Soal Xpander harus berpikir objektif. Urgensinya apa mobil Xpander dan motor PCX?” ujar Beni-sapaan akrab Beniduktus, saat diskusi berlangsung.
Yang menjadi pertanyaan besar, kata dia, pengadaan Xpander dan PCX menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes).
“Mungkinkah 63 desa punya kepentingan sama? Bahkan brand sama Xpander. Apakah semua desa kebutuhannya sama?” terangnya.
Secara geografis dan topografi, dia melihat wilayah Gianyar terdapat perbukitan dan pantai. Sebagian landai.
“Kalau 63 desa sama, belum mungkin. Desa di gunung dan dekat kota, pasti beda. Ada mayoritas nelayan, mayoritas petani pasti beda kebutuhannya,” jelasnya.
Yang perlu dipertanyakan, pengadaan Xpander itu juga melalui arahan bupati Gianyar yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan (SK).
“Apakah bupati punya hak menentukan apa yang harus dibeli dari dana APBDes. Silakan dicek, apakah bupati punya hak menentukan itu,” terangnya.
Untuk sepeda motor Honda PCX, memiliki kapasitas cc mencapai 150. “Ada banyak motor yang lebih murah dan relatif sama. Kenapa harus PCX? Silahkan teman-teman memeriksa datanya,” jelasnya.
Sementara itu, Nyoman Mardika, selaku pegiat Antikorupsi Bali, menegaskan untuk penyusunan anggaran desa pasti dari masyarakat.
Apabila ada usulan Xpander, itu pasti dari usulan di bawah. “Apakah semua desa punya rencana yang sama menyusun memesan Xpander?” terangnya.
Dalam pertemuan itu, dua orang peserta diskusi angkat bicara. Mereka terkesan membela pengadaan mobil Xpander dan motor PCX.
Ada peserta yang meluruskan jika Xpander untuk memenuhi kebutuhan operasional layak anak. Bahkan, Xpander yang banyak digunjingkan itu disebut belum terbukti bermasalah.
Usai pertemuan, kepada wartawan Beni menambahkan, jika proses pengadaan ada alur. Tidak bisa sembarangan.
“Ada kebutuhan yang harus dipenuhi. Makanya itu saya ajak teman-teman berpikir. Benar nggak butuh seperti itu dengan kondisi sekarang,” ujarnya.
Apalagi dengan pengadaan yang sama, dengan merk Xpander. “Silakan teman-teman nilai sendiri,” pungkasnya.
Dalam diskusi kemarin, KPK pada intinya ingin membantun semangat antikorupsi. Peserta diajak mengetahui batasan mana yang disebut korupsi.
Peserta juga diajak mengenal kepekaan terhadap efesiensi anggaran. (*)
