TABANAN – Dana desa yang digelontorkan pemerintah pusat kepada seluruh desa di Indonesia ditengah pandemi dipastikan tidak akan berkurang sedikit pun.
Karena dana desa yang dikucurkan yang jumlahnya mencapai puluhan triliun setiap tahunnya sebagai upaya pemerintah pusat melakukan pemulihan ekonomi nasional yang sekarang ini terpuruk akibat pandemi Covid-19.
“Dana tetap tidak akan berkurang atau bergeser sedikit, itu sudah Undang-udang dan komitmen Presiden Jokowi.
Jadi, dana tetap diberikan kepada desa, tidak ada pengurangan sedikit pun,” ujar Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar saat melakukan kunjungan kerja di Desa Kukuh, Kerambitan Tabanan, kemarin.
Saat ini posisi dana desa tetap Rp 72 triliun setiap tahun. Jadi, tidak pengurangan atau penambahan sebelum dan sesudah pandemi Covid-19. Hanya saja yang berbeda cara pemanfaatannya.
Misalnya tahun 2020 lalu tidak ada program bantuan langsung tunai (BLT). Sedangkan di tahun 2021 menjadi ada. Itu salah satunya contohnya.
“Dana desa yang yang turun tahun 2021 kami pastikan tetap, karena pemerintah menginginkan upaya pemulihan secepat mungkin dapat dilakukan dan bisa dimulai dari skala,” ungkapnya.
Prioritas lainnya dalam pemanfaatan dana desa untuk pemulihan ekonomi nasional. Pembentukan, pengembangan BUMDes, pengembangan usaha produktif di tengah pandemi bagi masyarakat.
Dan, prioritas pemanfaatan dana desa dengan desa melihat potensi yang ada di desa dimiliki lalu dikembangkan.
“Ini selalu kami tekankan kepada desa untuk agar bisa melakukan pemulihan ekonomi di desa,” tekannya.
Di masa pandemi Covid-19, desa pihaknya minta tetap melakukan penggalian pengumpulan, pencatatan verifikasi dan validasi data SDGs bersama dengan kelompok kerja relawan pendataan desa.
Sehingga mengetahui sejauh mana tingkat ekonomi masyarakat yang sudah diberikan bantuan. Apakah selama pandemi Covid-19 ada perubahan atau tidak, agar dapat mencari solusi untuk keluar dari masalah ekonomi.
Kemudian nantinya usai berakhir data yang soal warga terdampak Covid-19, karena mendapat bantuan BLT menjadi sebuah basis data di DTKS.
Selain sebagai basis data juga berperan mengetahui seberapa tingkat kemiskinan di desa. Baik itu saat pandemi berlangsung dan sesudah pandemi.
“Dalam data DGIS pemerintah daerah bukan soal mengetahui realisasi dana desa, melainkan mengetahui data kemiskinan desa,
data penyakit kronis desa dan stunting desa. Maka target kami data SDGs tuntas dilakukan desa pada tahun 2021,” pungkasnya.
