SINGARAJA– DPRD Buleleng menilai upaya pemerintah memberdayakan para petani masih setengah hati. Sebab perkembangan sektor pertanian hingga kini belum menunjukkan perkembangan yang berarti.
Dewan menilai selama ini pemerintah terlalu fokus pada sektor hulu atau produksi pertanian. Sementara di sektor hilir atau pengolahan serta pemasaran hasil pertanian, belum terlalu optimal. Sejauh ini upaya faktual yang terlihat adalah pemasaran beras dan kopi petani yang dilakukan Perusahaan Daerah (PD) Swatantra.
Ketua Komisi II DPRD Buleleng Putu Mangku Budiasa mengatakan, pertanian tak bisa dilihat secara parsial. Sektor itu harus dilihat secara holistik karena permasalahan di dalamnya cukup kompleks. Ia menilai pemerintah selama lima tahun belakangan hanya fokus menggenjot produksi petani. “Kalau pembangunan pertanian sektor hulu kami sudah acungi jempol. Tapi sektor hilirnya tidak optimal. Padahal masalah pertanian bukan hanya di hulu, tapi juga di hilir,” kata Mangku.
Politisi PDI Perjuangan itu mengungkapkan, pemerintah harus mengoptimalkan sumber daya manusia (SDM) yang ada di desa. Baik itu kelompok tani maupun Kelompok Wanita Tani. Pemberdayaan itu dapat melibatkan Dinas Pertanian maupun Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan. Selain itu Dinas Perdagangan juga harus menyokong akses pemasaran. “Kalau masih bergerak sendiri-sendiri, sektor hilir nggak akan selesai, karena sektor ini yang kurang digarap,” ujarnya.
Ia menilai kemampuan petani pengolahan hasil panen akan berdampak positif terhadap tingkat kesejahteraan petani. Petani disebut tak berdaya saat terjadi panen raya. Tatkala harga komoditas anjlok, mereka tak bisa berbuat banyak meski terancam menanggung rugi.
“Coba lihat, kalau panen raya petani sudah pasrah. Karena tidak punya kuasa terhadap harga. Tapi kalau dia bisa mengolah hasil panen, maka dia punya kendali terhadap komoditas. Manakala harga anjlok, hasil panen bisa diolah jadi produk turunan yang justru punya nilai lebih tinggi,” demikian Mangku. (eps)
SINGARAJA– DPRD Buleleng menilai upaya pemerintah memberdayakan para petani masih setengah hati. Sebab perkembangan sektor pertanian hingga kini belum menunjukkan perkembangan yang berarti.
Dewan menilai selama ini pemerintah terlalu fokus pada sektor hulu atau produksi pertanian. Sementara di sektor hilir atau pengolahan serta pemasaran hasil pertanian, belum terlalu optimal. Sejauh ini upaya faktual yang terlihat adalah pemasaran beras dan kopi petani yang dilakukan Perusahaan Daerah (PD) Swatantra.
Ketua Komisi II DPRD Buleleng Putu Mangku Budiasa mengatakan, pertanian tak bisa dilihat secara parsial. Sektor itu harus dilihat secara holistik karena permasalahan di dalamnya cukup kompleks. Ia menilai pemerintah selama lima tahun belakangan hanya fokus menggenjot produksi petani. “Kalau pembangunan pertanian sektor hulu kami sudah acungi jempol. Tapi sektor hilirnya tidak optimal. Padahal masalah pertanian bukan hanya di hulu, tapi juga di hilir,” kata Mangku.
Politisi PDI Perjuangan itu mengungkapkan, pemerintah harus mengoptimalkan sumber daya manusia (SDM) yang ada di desa. Baik itu kelompok tani maupun Kelompok Wanita Tani. Pemberdayaan itu dapat melibatkan Dinas Pertanian maupun Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan. Selain itu Dinas Perdagangan juga harus menyokong akses pemasaran. “Kalau masih bergerak sendiri-sendiri, sektor hilir nggak akan selesai, karena sektor ini yang kurang digarap,” ujarnya.
Ia menilai kemampuan petani pengolahan hasil panen akan berdampak positif terhadap tingkat kesejahteraan petani. Petani disebut tak berdaya saat terjadi panen raya. Tatkala harga komoditas anjlok, mereka tak bisa berbuat banyak meski terancam menanggung rugi.
“Coba lihat, kalau panen raya petani sudah pasrah. Karena tidak punya kuasa terhadap harga. Tapi kalau dia bisa mengolah hasil panen, maka dia punya kendali terhadap komoditas. Manakala harga anjlok, hasil panen bisa diolah jadi produk turunan yang justru punya nilai lebih tinggi,” demikian Mangku. (eps)
