DENPASAR – Koordinator Forum Raykat Bali Tolak ReklamasI Teluk Benoa (ForBali) Wayan Gendo Suardana menyoroti banyaknya kasus “telanjang” terkait tindakan korupsi di Bali.
“Praktek korupsi terbesar sebenarnya banyak ada di daerah. Namun, seberapa banyak KPK melakukan proteksi ke daerah? Semua sibuk bermain di pusat atau Jakarta,” ujar Gendo.
Gendo memaparkan, seperti terbitnya Perpres 51 Tahun 2014 zaman Presiden SBY yang bagi Gendo ada dugaan praktek korupsi yang dilakukan secara “telanjang”.
Begitu juga, dalam kasus penipuan pengurusan izin reklamasi Pelindo, di mana secara terbuka terdakwa yang kini sudah menjadi terpidana menyebut nama anak kandung Gubernur Bali menerima uang.
Hal tersebut pun diakui oleh yang bersangkutan (anak Gubernur Bal) dalam persidangan. Namun, hanya satu orang yang masuk ke meja hijau.
Terpidana sejatinya sudah melaporkan ini kepihak kepolisian Polda Bali, namun kasusnya belum ada perkembangan.
“Nah, terkait kasus pelindo yang menyebut nama-nama besar belakangan ini, tertangkap nggak fenomena ini oleh KPK?” singgung Gendo.
Belum lagi terkait izin lokasi terbaru yang diterbitkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.
Begitu juga disalah satu kabupaten yang menggunakan dana desa untuk membeli mobil dan motor dan kemudian diserahkan kuncinya oleh bupatinya sendiri. “Banyak kasus telanjang. KPK mestinya perhatian tentang begini,” pungkasnya.
Menanggapi pernyataan Gendo, Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyatakan semua pihak punya hak melakukan laporan korupsi.
Begitu juga termasuk aduan pihak ForBali. “Kalau detailnya (aduan forBali terkait dugaan korupsi/suap di kasus Teluk Benoa) belum bisa kami sampaikan karena masih dalam bentuk pengaduan masyarakat,” ujar Febri.
“Kami berharap kebijakan perizinan seperti ini tanpa ada unsur korupsi, persengkoloan dalam pengambilan kebijakan ataupun suap. Kepentingan publik harus jadi prioritas yang jadi indikator utama,” tuturnya.
