SINGARAJA – Sejumlah anggota Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) yang akan bertugas pada Pemilu 2019 hari ini (17/4), diduga tidak netral.
Sejumlah nama diduga berafiliasi dengan pasangan calon tertentu. Bahkan ada KPPS yang sengaja membagikan formulir C6 dengan disertai kartu nama calon anggota legislatif (caleg).
Temuan itu diungkap Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Buleleng. Setelah melakukan pengawasan, Bawaslu menemukan beberapa anggota KPPS yang diduga tidak netral.
Di Kelurahan Kampung Kajanan misalnya. Bawaslu Buleleng menemukan empat nama anggota KPPS yang diduga tidak netral.
Keempat orang itu masing-masing Muhammad Hanifa, Ketua KPPS 3/Kelurahan Kampung Kajanan; Zukipli dan Fachry Kurniawan, anggota KPPS 7/Kelurahan Kampung Kajanan; serta Nanda Fitrah Hamka, anggota KPPS 8/Kelurahan Kampung Kajanan.
Keempatnya diduga bergabung dalam relawan Komando Oelama Pemenangan Prabowo-Sandi (Kopassandi) yang berafiliasi dengan Capres-Cawapres nomor urut 02.
Mereka bahkan sempat ikut dalam kampanye akbar di Lapangan Bhuana Patra, pada Rabu (9/4) pekan lalu, mereka juga ikut hadir.
“Kami sudah komunikasikan dengan KPU Buleleng. Keempat orang ini akhirnya menandatangani surat pernyataan di atas selembar materai.
Intinya mereka menyanggupi melaksanakan tugas sebagai KPPS secara profesional, berintegritas, dan netral.
Ini akan kami pegang betul pernyataannya,” kata Ketua Bawaslu Buleleng Putu Sugi Ardana saat ditemui di Sekretariat Bawaslu Buleleng kemarin (16/4).
Selain itu Bawaslu Buleleng juga menemukan Ketua KPPS 016/Desa Madenan I Gede Artha yang diduga mendistribusikan Formulir C6 dengan menyertakan kartu nama dari caleg tertentu.
Hasil investigasi Bawaslu menunjukkan, I Gede Artha telah menjepret Formulir C6 dengan kartu nama caleg. Formulir itu kemudian diserahkan pada salah satu anggota KPPS yang bernama Made Sumardika.
Selanjutnya Sumardika menyerahkan formulir itu pada Komang Suranadi, warga Banjar Dinas Sangambu, Desa Madenan. Dari tangan Suranadi, akhirnya formulir itu ditemukan oleh Bawaslu Buleleng.
“Untuk masalah ini kami sudah koordinasikan juga dengan KPU Buleleng. Kami sudah mencoba mencari unsur pidananya,
tapi belum kami temukan pasal yang sesuai. Kami harap KPU bisa segera mengambil langkah terhadap jajarannya,” kata Sugi.
